Oleh: Rika Dwi Ningsih
Penulis Lepas
Dalam dinamika politik lokal, Pilkada seringkali dipersepsikan sebagai pesta demokrasi. Namun, pada kenyataannya, pesta ini kerap diwarnai dengan dominasi partai politik (parpol) dan oligarki yang memanipulasi sistem untuk kepentingan mereka. Para calon kepala daerah yang bertarung seringkali merupakan boneka dari parpol dan oligarki. Mereka bukanlah representasi murni dari kehendak rakyat, tetapi hasil dari negosiasi elit yang menguasai anggaran kampanye dan kekuatan politik.
Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai Pilkada, termasuk yang terjadi di Jakarta. Ketika calon-calon yang maju adalah hasil rekayasa parpol dan oligarki, muncul ide-ide "melawan" yang muncul dari masyarakat. Namun, beberapa ide tersebut, seperti mencoblos semua calon atau mencoblos kotak kosong, sebenarnya tidak membawa perubahan yang signifikan dan hanya akan memperpanjang dominasi para elit politik.
Absurdnya Ide "Coblos Semua" dan "Kotak Kosong"
Beberapa kelompok masyarakat yang kecewa dengan situasi politik mencoba mencari cara untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Salah satu bentuk protes yang muncul adalah seruan untuk mencoblos semua kandidat atau mencoblos kotak kosong di Pilkada. Meski ini terlihat seperti langkah perlawanan, namun ide ini cenderung kontraproduktif dan bahkan absurd.
Pertama, mencoblos kotak kosong dalam Pilkada dengan calon tunggal dianggap sebagai bentuk perlawanan. Namun, jika kotak kosong menang, Pilkada akan diulang hingga ada pemenang yang jelas. Ini tidak hanya menghamburkan anggaran negara yang dibiayai oleh pajak rakyat, tetapi juga memperpanjang pesta oligarki dan parpol. Ujungnya, boneka parpol dan oligarki tetap akan menang setelah Pilkada diulang-ulang hingga hasil yang diinginkan tercapai.
Selain itu, mencoblos semua kandidat dalam Pilkada juga merupakan ide yang tidak efektif. Sebanyak apapun suara yang mencoblos semua, suara tersebut tetap dihitung sebagai suara rusak. Pilkada akan tetap menghasilkan pemenang, meskipun banyak suara tidak sah. Jadi, langkah ini hanya melegitimasi pesta demokrasi palsu yang dikuasai oleh parpol dan oligarki, tanpa memberikan dampak nyata pada hasil akhir Pilkada.
Mengapa Golput Lebih Efektif?
Jika masyarakat benar-benar ingin melawan dominasi oligarki dan parpol, satu-satunya cara yang lebih efektif adalah Golput. Tidak menggunakan hak suara dalam Pilkada adalah bentuk delegitimasi terhadap pesta politik yang dianggap tidak aspiratif dan tidak mencerminkan kehendak rakyat.
Golput bisa diibaratkan sebagai penonton yang enggan membeli tiket konser. Semahal dan sehebat apapun artis yang tampil, jika penontonnya tidak datang, maka konser tersebut gagal. Pilkada, seperti konser, akan gagal jika pemilih tidak berpartisipasi. Tanpa partisipasi rakyat, biaya yang dikeluarkan oleh oligarki dan parpol untuk menggelar "konser" Pilkada akan sia-sia.
Bayangkan jika TPS sepi, kursi-kursi pemilih kosong, dan kotak suara tidak terisi. Pesta demokrasi yang selama ini digunakan oleh oligarki dan parpol untuk memperpanjang kekuasaan mereka akan kehilangan legitimasi. Golput dapat menjadi gerakan protes yang efektif, bukan hanya terhadap calon yang tidak aspiratif, tetapi juga terhadap sistem politik yang sudah dikuasai oleh para elit.
Penutup
Gerakan protes terhadap dominasi oligarki dan parpol dalam Pilkada tidak bisa dilakukan dengan langkah-langkah setengah hati seperti mencoblos kotak kosong atau mencoblos semua. Langkah-langkah ini justru hanya akan memperpanjang pesta parpol dan oligarki tanpa memberikan dampak nyata pada perubahan sistem. Sebaliknya, Golput adalah bentuk perlawanan yang lebih strategis dan efektif untuk mendelegitimasi sistem politik yang tidak aspiratif dan sarat kepentingan elit.
Dengan Golput, rakyat bisa menyampaikan pesan bahwa mereka tidak akan menjadi bagian dari permainan parpol dan oligarki. Pesta demokrasi sejati hanya akan terjadi ketika rakyat benar-benar memiliki pilihan yang mewakili kepentingan mereka, bukan kepentingan segelintir elit yang mempermainkan sistem.
0 Komentar