Oleh: Hamzah Al-Fatih
Penulis Lepas
Nikel merupakan salah satu mineral kunci dalam transisi energi global. Di Indonesia, kebijakan pembatasan ekspor nikel mentah telah mengubah produksi mineral ini menjadi produk turunan seperti bahan baku stainless steel dan baterai kendaraan listrik. Secara ekonomi, hilirisasi nikel memberikan dampak positif, seperti meningkatkan harga jual, membuka lapangan pekerjaan baru, dan mendiversifikasi produk industri. PDRB di wilayah penghasil nikel, seperti Sulawesi Tengah, tercatat meningkat 15% pada 2022.
Dalam perspektif pembangunan ekonomi, pertumbuhan ini seringkali dianggap sebagai indikator keberhasilan. Kontribusi ekonomi dari hilirisasi nikel semakin jelas terlihat, misalnya, penerimaan pajak negara dari sektor ini pada 2020 mencapai Rp2,97 triliun, sementara PNBP mencapai Rp2,92 triliun, meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2015.
Peningkatan Penerimaan Negara dan Investasi
Investasi besar di sektor nikel juga berdampak pada penerimaan negara. Menurut data dari katadata.co.id, pada 2022 PNBP nikel meningkat menjadi Rp4,18 triliun, naik sekitar 43,15% dibandingkan tahun 2020, sebagian besar disebabkan oleh kenaikan Harga Mineral Acuan (HMA) pada Mei 2022. Selain itu, PDRB Sulawesi Tengah meningkat 15,17% pada 2022, sejalan dengan tren Penanaman Modal Asing (PMA) ke sektor nikel.
Namun, walaupun ada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, dampak positif ini hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tertentu, terutama pengusaha dan beberapa lapisan masyarakat. Mayoritas rakyat kecil justru mengalami kondisi lingkungan yang semakin memburuk akibat pencemaran yang dihasilkan oleh industri tambang ini.
Pembiayaan dan Rekam Jejak Hilirisasi
Investasi dalam diversifikasi produk nikel paling banyak berasal dari Tiongkok, dengan nilai mencapai US$14,2 miliar dalam periode 2012-2022. Dana ini mengalir ke perusahaan-perusahaan besar, seperti Tsingshan dan Huayou, yang beroperasi di IMIP dan IWIP. Namun, investasi besar ini tidak selalu diiringi dengan praktik bisnis berkelanjutan. Pembangunan smelter membutuhkan PLTU Captive yang berkapasitas besar, dengan total 7,2 GW beroperasi pada 2023, sementara 8 GW lagi sedang dalam tahap pembangunan. PLTU ini memicu dampak lingkungan serius, seperti pencemaran air, udara, serta penurunan produktivitas lahan.
Dalam konteks transisi energi hijau, kondisi ini seharusnya tidak terjadi. Meskipun hilirisasi nikel membuka lapangan kerja baru, pergeseran paradigma pembangunan yang lebih berkelanjutan belum tercapai. Jangankan transisi energi hijau, pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia juga tidak optimal, dengan dampak lingkungan yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat kecil.
Kebijakan dan Peran Perbankan
Keberhasilan hilirisasi dan transisi energi sangat bergantung pada kebijakan yang tepat dan dukungan pembiayaan. Saat ini, kebijakan ekspor mineral mentah di Indonesia tidak sepenuhnya mendukung transisi hijau yang diharapkan. Kebijakan yang mengatur hilirisasi nikel seharusnya mencakup prinsip berkelanjutan yang sejalan dengan target net zero emissions.
Dengan mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif, Indonesia dapat memberikan sinyal kuat bagi investor dan lembaga keuangan untuk mendukung praktik bisnis yang lebih berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada investor tunggal, seperti Tiongkok.
Kesimpulan
Dampak ekonomi dari hilirisasi nikel memang signifikan, tetapi dampak positif ini sebagian besar hanya dinikmati oleh pengusaha dan segelintir masyarakat. Sementara itu, mayoritas rakyat kecil di sekitar wilayah tambang nikel harus menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran air dan udara, serta kerusakan lahan pertanian mereka. Hilirisasi nikel di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih berkelanjutan agar tidak hanya membawa manfaat ekonomi bagi segelintir pihak, tetapi juga melindungi masyarakat luas dari dampak negatif yang berkelanjutan.
0 Komentar