Oleh: Astri Ummu Aisyah
Penulis Lepas
Kondisi Indonesia baru-baru ini semakin diliputi dengan awan tebal. Seakan-akan hujan akan turun deras dan dibarengi dengan petir menggelegar. Itulah sekiranya kalimat yang pas untuk menggambarkan situasi negeri ini yang semakin gelap, semakin suram. Karena kebutuhan rakyat semakin terabaikan. Harga kebutuhan pokok naik, kelangkaan gas terjadi di mana-mana dan sejumlah anggaran dipangkas.
Hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat yang mengecam setiap kebijakan yang diambil dan disahkan oleh penguasa. Seperti yang telah dilakukan oleh mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil, menggelar demonstrasi “Indonesia Gelap” jilid dua bertema meruwat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Yogyakarta.
Mengusung tema Meruwat Demokrasi, pengunjuk rasa menyebarkan poster bergambar rakyat yang sedang bersimpuh di depan Istana Negara Yogyakarta atau Gedung Agung berpagar tinggi yang terletak di seberang Benteng Vredeburg.
Perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Himawan Kurniadi mengatakan tema ruwatan bermakna pembersihan dan pembebasan dari bahaya. “Dalam konteks hari ini sebagai rakyat penting melakukan pembersihan dan pembebasan dari tingkah laku rezim yang memperkaya diri, koruptif, dan gemar mencelakakan rakyatnya,” kata Himawan.
Demonstran akan berjalan dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju Gedung Agung. Unjuk rasa itu digelar setelah demonstran menggelar berbagai diskusi dan konsolidasi di Kantin Bonbin Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
Demonstrasi Indonesia Gelap mulai menggelinding pada 20 Februari. Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia bersama masyarakat sipil berunjuk rasa dengan mengangkat sejumlah tema utama.
Mereka menyoroti kabinet Prabowo yang korup, gemuk, boros anggaran, kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, perusakan lingkungan, polisi yang represif, kabinet yang militeristik, hingga mengevaluasi total program makan bergizi gratis. Selain itu, massa aksi Indonesia Gelap juga menolak sejumlah revisi undang-undang, seperti UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan. Tuntutan mahasiswa kemudian meluas yakni ke pelengseran Prabowo-Gibran (Tempo.co, 11/3/25)
Selain aksi yang dilakukan di Yogyakarta, ada pula aksi yang dilakukan di kota Bogor, yaitu Aksi yang dilakukan oleh Serikat Mahasiswa Bogor Raya di Jalan Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah pada Kamis (20/2/2025) siang pukul 13.00 WIB. Koordinator Serikat Mahasiswa Bogor Raya, M. Afief Zaelani dalam keterangan tertulisnya menyebut, terdapat beberapa persoalan yang mendorong pihaknya menggelar aksi Indonesia Gelap tersebut. Misalnya terkait kebijakan efisiensi, persoalan pengurasan APBN, kekerasan aparat, darurat pendidikan, pembabatan hutan. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan yakni soal ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka pun mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi besar-besaran program kerjanya baik yang sudah dijalankan dan yang belum dijalankan. (RADARBOGOR.id, 18/2/2025)
Sementara itu, massa Aliansi Jogja Memanggil memilih untuk menginap di halaman DPRD DIY, hingga tuntutan UU TNI dibatalkan dan dikabulkan. Humas Aliansi Jogja Memanggil Marsinah mengatakan, mereka menginap di halaman gedung DPRD DIY sesuai dengan rencana awal. “Sesuai dengan rencana dari awal, bahwa hari ini Revisi Undang-Undang TNI sudah disahkan, dan semua masukan yang sudah disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil, masyarakat itu kan memang diabaikan,” katanya. Menurut dia dengan disahkannya UU TNI ini tak sekedar dwi fungsi TNI tetapi sudah memasuki multiple fungsi TNI. (Kompas.com, 20/3/2025)
Sistim Kapitalisme Biang Kesengsaraan
Kondisi saat ini semakin tak berpihak kepada rakyat. Alih-alih kebijakan demi kepentingan rakyat, nyatanya hanya sekedar slogan omong kosong belaka. Tak ada kebijakan yang berpihak pada rakyat. Semuanya untuk kepentingan oligarki dan pemangku jabatan. Kebijakan yang diambil tak satupun membuat rakyat tersenyum. BBM langka ke manakah? BBM dioplos, siapa yang diuntungkan? Anggaran dipangkas rakyat menangis. Sampai RUU TNI disahkan yang harusnya TNI fokus pada pertahanan dan keamanan negara, difungsikan dalam politik dan pemerintahan. Kalau ini sampai terjadi, dikhawatirkan menyalahgunakan jabatan.
Siapa yang berkepentingan dalam hal ini? Semua itu semakin menunjukkan keserakahan para oligarki dan pemangku jabatan. Sehingga mengabaikan tanggung jawab dia sebagai pemimpin. Sebenarnya dalam hal ini bukan hanya soal individu pemimpin yang dipermasalahkan tetapi sistem yang mengaturnya. Sistem sekuler kapitalisme yang diterapkan di negeri ini telah menjerat para pemimpin dalam lingkaran oligarki dan kepentingan kapitalis. Demokrasi yang diagung-agungkan sebagai sistem terbaik, justru membuka peluang bagi segelintir elite untuk menguasai kebijakan. Sementara rakyat hidup sengsara dan hanya dijadikan obyek kampanye lima tahunan.
Dalam sistem kapitalisme, kekuasaan berada di tangan manusia yang memiliki kepentingan. Mereka yang terpilih dalam pemilu harus berkompromi dengan para pemodal yang membiayai kampanye mereka. Akibatnya, kebijakan yang dibuat lebih sering berpihak pada korporasi besar dibandingkan kepentingan rakyatnya sendiri.
Islam Penerang Dalam Kegelapan Sistem
Islam mampu menerangi dunia. Di tengah kegelapan yang menyelimuti negeri. Islam membawa cahaya untuk menerangi dunia. Islam memiliki sistem pemerintahan yang berlandaskan syariat, yaitu khilafah Islamiyah. Dalam sistim ini, kepemimpinan bukanlah sekedar perebutan kekuasaan, melainkan amanah yang besar yang harus dijalankan sesuai perintah Allah ﷻ.
Islam berpandangan bahwa seorang penguasa atau pemimpin adalah pelindung bagi rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya. Ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya, kelak ia akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat atas amanah kepemimpinannya itu. Sebagaimana hadits Rasulullah ﷺ, “Imam adalah raa’in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).
“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud).
Dalam Islam, kepemimpinan dipahami sebagai tanggung jawab dunia dan akhirat. Artinya, seorang penguasa atau pemimpin di dunia bertanggung jawab atas nasib rakyatnya. Ia juga wajib memelihara agar urusan sandang, pangan, dan papan rakyatnya bisa tercukupi. Demikian juga kebutuhan kolektif mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Semuanya pun akan terjaga.
Para pemimpin ini juga paham bahwa tanggung jawab mengurus urusan rakyat ini akan dimintai pertanggungjawaban hingga ke akhirat. Rasulullah ﷺ menegaskan dalam sebuah riwayat hadis, “Tidaklah seorang manusia yang diamanati Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengurus urusan rakyat, lalu mati dalam keadaan ia menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya.” (HR Bukhari).
Sudah jelas di sini bahwa kedzaliman yang di lakukan penguasa terhadap rakyatnya nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Untuk mewujudkan pemimpin yang amanah, yang mampu mengayomi rakyatnya dalam berbagai aspek kehidupan, dibutuhkan sebuah negara yang menerapkan aturan-aturan Islam secara menyeluruh (kaffah) di semua lini kehidupan. Insyaallah dengan menerapkan Islam secara kaffah, maka dunia akan diliputi dengan cahaya Islam. Dengan demikian, rakyat akan hidup sejahtera dan tenteram.
Oleh karena itu mahasiswa harus mampu melakukan perubahan yang hakiki. Tidak cukup di situ, mahasiswa juga harus paham dengan politik Islam dan bergabung bersama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan menerapkan Islam secara kaffah. Dengan mengkaji Islam secara mendalam, serius, dan kontinyu maka akan terwujud mahasiswa yang kritis dan melek terhadap politik Islam.
Wallahu a'lam bishowab.
0 Komentar