header ads

FASILITAS KESEHATAN DITANGGUNG NEGARA?

Gudang Opini Desember 05, 2025

Oleh: Kiswah
Santriwati PPTQ Darul Bayan Sumedang

Seorang ibu bernama Irene Sokoi dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia setelah ditolak oleh empat rumah sakit di Jayapura, Papua. Rumah sakit pertama menolak karena tidak ada dokter. Rumah sakit kedua menolak karena ibu ini ditempatkan di ruangan yang panas tanpa tindakan medis segera. Rumah sakit ketiga menolak karena tidak ada dokter, dan rumah sakit terakhir menolak dengan alasan kamar untuk pengguna BPJS penuh.

Kemudian, keluarga korban meminta ruang VIP yang dikenakan biaya 4 juta, tetapi karena ketiadaan biaya, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk merujuk ke rumah sakit kelima. Naas, dalam perjalanan, sang ibu meninggal dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Ini adalah sebuah tamparan besar dan kabar yang sangat miris.

Negara hari ini tidak serius melayani rakyatnya. Seharusnya kebutuhan pokok seperti ini sudah dijamin oleh pemerintah. Kasus ini harus ditindaklanjuti dengan cepat agar tidak memakan korban lain. Meminta maaf tidaklah cukup, karena rakyat adalah tanggung jawab negara.

Dalam sistem Islam, kesehatan adalah kebutuhan pokok yang sudah dijamin oleh negara, tanpa membebani rakyat dengan iuran. Kepala negara (khalifah) adalah pengurus rakyat; ia haram mengabaikan kepentingan rakyat, apalagi sampai mendzolimi mereka.

Dari sini kita melihat perbedaan antara kepala negara dalam sistem kapitalis, yang menganggap kekuasaan sebagai celah untuk mengambil keuntungan, dengan kepala negara dalam sistem Islam, yang menjadikan kepemimpinan sebagai cara merawat umat sesuai dengan syariat Allah.

Menyediakan fasilitas kesehatan dan memudahkan akses tentu menjadi kewajiban negara. Namun, kita dapati dalam sistem kapitalis hari ini, kesehatan malah menjadi ladang bisnis, hingga akhirnya tidak bisa melayani masyarakat dengan layak.


Referensi:
Tags:

Posting Komentar

0 Komentar