Oleh: Rinrin Rindiani, S.P.
Penulis Lepas
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, mengadakan pertemuan dengan sejumlah pengusaha dari Malaysia untuk menawarkan potensi investasi di provinsi Kaltara. Penawaran potensi investasi ini mencakup sektor infrastruktur, pertanian, kelautan, dan industri pengolahan. Selain itu, juga ditawarkan proyek strategis daerah seperti pengembangan food estate, kawasan industri hijau, dan rencana pembangunan bandara hijau (Banuanta, 19/11/2025).
Dalam penerapan ekonomi kapitalis, investasi merupakan salah satu alat yang digunakan oleh negara kapitalis untuk menjajah ekonomi suatu negara. Melalui investasi ini, mereka akan menggunakan berbagai cara guna meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan hak-hak rakyat yang berada di negara tersebut. Maka, sudah dapat dipastikan dampak apa yang akan terjadi jika penguasa di Kaltara membuka keran investasi kepada negara luar secara besar-besaran.
Adapun dampak buruk akibat investasi yang disampaikan oleh Dr. R.A. Vidia Gati, S.E.Ak., M.E.I., pada MNews Jumat (18/10/2024), yaitu: pertama, investasi akan berdampak pada eksploitasi SDA (sumber daya alam) dan ekosistem lokal serta menimbulkan masalah seperti deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan tanah. Kerusakan ekosistem alam ini dapat memicu terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir.
Untuk wilayah Kaltara, Kabupaten Bulungan, akhir-akhir ini sering terjadi banjir. Bahkan, kini terjadi anomali, yang membuatnya rutin terjadi setiap tahun, bahkan setahun bisa terjadi 3 hingga 4 kali. Salah satu faktor penyebab terjadinya anomali banjir ini adalah adanya kerusakan dan gangguan pada ekosistem, seperti kerusakan lingkungan, kerusakan hutan di pedalaman akibat pembukaan perkebunan sawit secara luas, aktivitas perhutanan, dan pertambangan (Antara, 24/05/2022). Maka, kemungkinan sangat besar banjir di Bulungan akan semakin rutin dan parah jika investasi secara besar-besaran terjadi, karena artinya eksploitasi SDA juga akan dilakukan secara besar-besaran.
Kedua, dikatakan bahwa membuka keran investasi dapat membuka banyak lowongan kerja di suatu wilayah. Namun, pada kenyataannya, tidak semua investasi secara otomatis memberikan dampak pengurangan pengangguran. Apalagi jika investasi yang masuk berfokus pada infrastruktur yang tidak membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Jika menilik dari tawaran investasi gubernur Kaltara kepada pengusaha Malaysia, itu lebih banyak pada sektor infrastruktur.
Maka dari itu, jangan berharap bahwa investasi ini akan membuka lowongan pekerjaan atau bahkan mengurangi pengangguran di Kaltara. Bahkan, investasi ini justru membuka lebar kesempatan kepada tenaga kerja asing. SDA yang seharusnya menjadi milik rakyat dan dikelola oleh negara malah diliberalisasi dan diprivatisasi yang menguntungkan pemilik modal ketimbang rakyat.
Dalam sistem Islam, ada yang bernama Departemen Kemaslahatan Rakyat. Departemen ini merupakan salah satu bagian dari struktur Negara Daulah Khilafah Islam yang bertugas memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi. Pendanaan terhadap kebutuhan ini dibiayai oleh baitulmal. Salah satu pemasukan baitulmal yaitu dari pengelolaan SDA oleh negara. Maka, dalam ekonomi Islam, pengelolaan SDA hanyalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk perkembangan investasi. Begitu juga dengan pengelolaannya, yaitu sesuai syariat dan bukan bertumpu pada regulasi investasi.
Namun, bukan berarti dalam sistem ekonomi Islam tidak ada mekanisme investasi untuk mengembangkan harta. Tentu ada, tetapi hanya pada bidang sumber daya ekonomi yang bukan milik umum. Misalnya, masyarakat dapat menjadi investor (shahibul mal) dalam bidang perdagangan, industri, pertanian, jasa, dan lain-lain. Namun, tidak pada migas, logam, batu bara, laut, hutan, dan lain-lain, karena itu merupakan milik rakyat yang tidak boleh dikuasai oleh individu, misalnya pihak swasta atau asing. Demikianlah pengaturan ekonomi dalam Islam yang mengatur SDA hanya untuk kepentingan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan swasta dan asing.
0 Komentar