Oleh: Ummu Zaid
Penulis Lepas
Bencana longsor hingga banjir bandang menerjang sebagian wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, dan beberapa wilayah lainnya. Penyebabnya tidak hanya karena faktor curah hujan yang mencapai puncaknya, sehingga banjir bandang terlihat sangat parah, tetapi juga karena menurunnya daya tampung wilayah.
Data korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor per Senin, 1 Desember 2025: korban jiwa 604 orang, korban hilang 464 orang, korban luka 2.600 orang, warga terdampak 1,5 juta, dan jumlah pengungsi 570.000 orang. Kemudian, tanggapan pemerintah yang diwakili Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa status bencana ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, tetapi penanganan bencana sudah setara seperti bencana nasional.
Sikap pemerintah atas status bencana Sumatra yang tidak ditetapkan sebagai bencana nasional menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang menganggap pemerintah kurang peduli terhadap korban bencana, sementara masyarakat berharap segera ada evakuasi serta bantuan makanan dan obat-obatan. Dampak dari bencana tersebut sangat dahsyat, seperti kerusakan fasilitas umum, perkantoran, sekolah, tempat ibadah, pondok pesantren, dan lain-lain.
Di lain pihak, Menkeu menambahkan bahwa dana yang tersedia di BNPB sebesar Rp 500 M masih mencukupi untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana, seperti rehabilitasi, pemulihan infrastruktur dasar, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak.
Bencana yang terjadi saat ini bukan hanya karena faktor alam atau sekadar ujian semata, tetapi juga dampak kejahatan lingkungan yang telah berlangsung lama dan dilegitimasi oleh kebijakan penguasa terkait pemberian hak konsesi lahan, obral izin perusahaan sawit, izin tambang terbuka, tambang untuk ormas, UU Minerba, dan UU Ciptaker. Sikap penguasa seperti ini sangat niscaya dalam sistem sekuler demokrasi kapitalisme, karena penguasa dan pengusaha kerap kongkalikong untuk menjarah hak milik rakyat. Pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir orang akan berdampak besar. Sistem yang rusak akan melahirkan penguasa zalim, yang hanya bisa menyusahkan rakyat dalam penderitaan.
Musibah banjir dan tanah longsor di Sumatra memperlihatkan bahaya nyata akibat kerusakan lingkungan, terlebih lagi dengan pembukaan hutan besar-besaran tanpa memperhitungkan dampaknya. Inilah efek dari negara yang meninggalkan hukum Allah ﷻ atau sistem Islam dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat yang menderita, sementara penguasa dan pengusaha yang menikmati hasil hutannya.
Islam dalam Al-Qur'an telah mengingatkan bahwa kerusakan di bumi akibat ulah manusia. Dari sini, sebagai wujud keimanan, umat Islam harus menjaga kelestarian lingkungan.
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS Ar-Rum 41)
Negara dalam sistem Islam harus menggunakan hukum Allah ﷻ dalam mengurusi segala urusannya, termasuk tanggung jawab menjaga kelestarian alam dengan menata hutan dalam pengelolaan yang benar. Negara juga siap mengeluarkan biaya untuk antisipasi pencegahan banjir dan longsor melalui pendapat para ahli lingkungan. Hanya dengan hukum Allah ﷻ, negara dapat meminimalisir terjadinya banjir dan longsor yang menyengsarakan rakyat.
Khalifah sebagai pemegang mandat dari Allah ﷻ akan fokus setiap kebijakannya untuk mengutamakan keselamatan umat manusia dan lingkungan dari bahaya. Khalifah akan merancang blue print tata ruang secara menyeluruh, melakukan pemetaan wilayah sesuai fungsi alaminya, tempat tinggal dengan semua daya dukungnya, industri, tambang, dan himmah.
Sistem Islam sudah terbukti memimpin dunia selama 1.300 tahun sebagai peradaban dunia. Mari kita wujudkan kembali di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan menyatukan negeri-negeri Islam di bawah panji Rasulullah.
Referensi:
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251201195055-20-1301582/update-bnpb-korban-meninggal-bencana-sumatra-capai-604-orang
- https://www.beritasatu.com/nasional/2945666/kemenkeu-siapkan-rp-500-m-untuk-bencana-sumatera-ini-kata-purbaya
- https://www.kompas.tv/nasional/634762/mendagri-soal-banjir-di-sumatra-belum-ditetapkan-bencana-nasional-perlakuannya-sudah-nasional
0 Komentar