Oleh: Niqi Carrera
Penulis Lepas
Banjir dan longsor di Aceh bukan lagi peristiwa. Ia sudah berubah menjadi rutinitas pahit. Datang, merusak, lalu pergi tanpa benar-benar selesai. Data menyebutkan lebih dari 56 ribu hektare sawah di 18 kabupaten dan kota rusak akibat banjir bandang dan longsor. Angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada petani yang kehilangan musim tanam, buruh tani yang kehilangan upah harian, dan keluarga yang kehilangan harapan paling dasar: bekerja untuk makan.
Ironisnya, bencana tidak berhenti ketika hujan reda. Di wilayah pegunungan Aceh, hasil pertanian dan perkebunan masih terpuruk bukan karena gagal panen semata, tetapi karena akses transportasi darat belum pulih. Panen ada, tapi tak bisa dijual. Jalan rusak, jembatan terputus, distribusi lumpuh. Hasil jerih payah petani seperti terkurung di ladang sendiri. Negara menetapkan status tanggap darurat untuk keempat kalinya, sebuah penanda jujur bahwa pemulihan pascabencana belum benar-benar tuntas.
Di titik ini, pertanyaan penting muncul: mengapa pemulihan selalu lambat, berulang, dan tidak menyentuh akar masalah?
Ketika Bencana Berubah Jadi Krisis Ekonomi
Banjir dan longsor bukan hanya soal air dan tanah. Ia menjelma menjadi krisis ekonomi warga. Ketika sawah rusak, bukan hanya padi yang hilang, tetapi juga rantai hidup yang putus. Buruh tani menganggur, pedagang pupuk kehilangan pembeli, pasar desa sepi. Di kota, warga terdampak banjir kesulitan bekerja karena akses terganggu. Di desa, petani tak bisa menjual hasil panen karena jalan rusak berbulan-bulan.
Pemulihan yang lambat berarti warga dipaksa bertahan sendiri. Bantuan datang, tapi sering kali tidak cukup, tidak tepat, atau hanya sesaat. Yang dibutuhkan warga bukan sekadar paket sembako, tetapi kepastian hidup kembali normal. Jalan yang bisa dilewati, sawah yang bisa ditanami, dan pasar yang bisa diakses.
Namun, dalam paradigma negara hari ini, pemulihan sering dihitung dengan logika untung-rugi. Anggaran dibagi dengan kalkulasi efisiensi, bukan urgensi kemanusiaan. Infrastruktur dipulihkan bertahap, seolah penderitaan bisa menunggu. Di sinilah negara mulai tampak bukan sebagai pengurus rakyat, tetapi sebagai manajer proyek yang sibuk mengatur prioritas angka.
Negara yang Menghitung, Bukan Mengurus
Dalam sistem kapitalis, negara sering diposisikan sebagai fasilitator ekonomi, bukan penanggung jawab penuh kehidupan rakyat. Anggaran negara lebih banyak diarahkan pada investasi dan proyek strategis, sementara pemulihan bencana dianggap biaya tambahan yang harus “disesuaikan”. Rakyat terdampak didorong untuk mandiri, bangkit sendiri, dan bersabar.
Masalahnya, bencana bukan kesalahan rakyat. Sawah rusak bukan karena petani lalai. Jalan longsor bukan karena warga abai. Maka, ketika pemulihan dibebankan kembali kepada masyarakat, di situlah ketidakadilan dimulai. Negara gagal menjalankan perannya sebagai raa'in, pengurus yang bertanggung jawab penuh atas urusan rakyat.
Kelemahan ini diperparah oleh sistem pengelolaan bencana yang rapuh secara struktural. Koordinasi antar lembaga minim, perencanaan jangka panjang lemah, dan respons sering bersifat reaktif. Status tanggap darurat diperpanjang berulang kali, seolah negara terus berada di mode darurat tanpa pernah masuk fase pemulihan total.
Di titik ini, muncul satu kesadaran penting: masalahnya bukan sekadar banjir, tetapi cara negara memandang perannya sendiri.
Islam dan Konsep Negara sebagai Raa'in
Islam memandang negara bukan sebagai penonton, apalagi pedagang proyek. Negara adalah raa'in, pengurus rakyat. Dalam konsep ini, penguasa bertanggung jawab langsung memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, terutama dalam kondisi darurat. Pemulihan pascabencana bukan pilihan kebijakan, tetapi kewajiban syar'i.
Negara bertindak cepat memastikan infrastruktur pulih, lahan pertanian diperbaiki, dan distribusi hasil panen berjalan. Tidak ada ruang untuk menunda dengan alasan anggaran terbatas, karena dalam Islam, pendanaan negara tidak bergantung pada logika untung-rugi, tetapi pada kemaslahatan umat.
Pendanaan ini bersumber dari Baitul Maal, lembaga keuangan negara yang mengelola harta umat secara terpusat dan amanah. Dana yang besar ini dialokasikan untuk kepentingan rakyat: pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Bukan untuk pencitraan, bukan untuk proyek mercusuar, tetapi untuk memastikan rakyat bisa hidup layak kembali.
Bantuan pun disalurkan sesuai kebutuhan nyata, bukan seragam dan simbolik. Warga yang kehilangan mata pencaharian dibantu modal dan sarana kerja. Lansia, difabel, dan korban sakit mendapat perhatian khusus. Semua dilakukan dengan prinsip sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan.
Bencana Menguji Sistem, Bukan Sekadar Cuaca
Di sinilah letak titik kritis yang sering terlewat. Banjir dan longsor adalah ujian alam, tetapi lambatnya pemulihan adalah ujian sistem. Jika setiap bencana selalu berujung pada penderitaan panjang, berarti yang bermasalah bukan hujannya, melainkan cara negara mengurus rakyatnya.
Aceh tidak kekurangan sumber daya. Tanahnya subur, rakyatnya tangguh. Yang kurang adalah sistem yang benar-benar memihak rakyat. Selama negara masih memandang pemulihan sebagai beban anggaran, bukan amanah kepemimpinan, maka banjir akan terus menyisakan luka yang sama.
Islam menawarkan paradigma berbeda. Negara tidak menunggu rakyat bangkit sendiri. Negara turun tangan penuh, karena dalam Islam, mengurus rakyat adalah ibadah kekuasaan. Pemimpin tidak diukur dari seberapa besar investasi masuk, tetapi dari seberapa cepat penderitaan rakyat diangkat.
Banjir Aceh hari ini seharusnya menjadi cermin besar. Bukan hanya untuk memperbaiki tanggul dan jalan, tetapi untuk mengoreksi cara kita memahami peran negara. Apakah negara hadir hanya saat kamera menyala, atau benar-benar tinggal sampai rakyat kembali berdiri?
Selama pertanyaan ini belum dijawab dengan tindakan nyata, banjir akan terus datang. Dan rakyat akan terus menunggu, bukan hujan yang berhenti, tetapi negara yang benar-benar mengurus.
0 Komentar