Oleh: Nurlaela
Muslimah Ibu Generasi
Hampir dua bulan berlalu, tanah Sumatra dilanda banjir bandang besar yang menyisakan material yang luar biasa banyak. Rumah warga dipenuhi lumpur tebal di beberapa tempat yang hampir setinggi atap rumah, tumpukan kayu gelondongan besar memenuhi jalanan dan perkampungan, menyulitkan warga untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Selain itu, sampah menumpuk di gang-gang menuju rumah warga.
Tumpukan gelondongan kayu yang begitu banyak disinyalir merupakan hasil dari penebangan liar yang tak terkendali. Mencengangkannya lagi, di dalamnya terdapat bangkai-bangkai hewan yang masih terperangkap dan belum bisa dievakuasi karena keterbatasan alat berat. Hingga kini, keadaan belum banyak berubah, bahkan diperparah dengan polusi debu tebal yang beterbangan, mengganggu aktivitas masyarakat.
Ironi memang, kondisi masyarakat amat memprihatinkan, tetapi perhatian pemerintah pusat masih lamban seolah tutup mata. Tak kunjung naik statusnya menjadi bencana nasional, sehingga bantuan tidak maksimal, hanya mengandalkan APBD daerah yang tidak mencukupi untuk menanggulangi bencana. Akibatnya, banyak daerah yang belum terjangkau bantuan dan korban jiwa terus bertambah akibat kelaparan karena lambannya penanganan bencana.
Keputusan pemerintah pusat yang menolak tawaran bantuan asing menambah rasa sakit bagi korban, padahal rakyat sangat membutuhkan. Malahan, rakyat lebih merasa terbantu oleh NGO (Non-Governmental Organization), aktivis, ataupun relawan yang turun langsung membantu masyarakat dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah.
Disinyalir ekonomi Aceh dan wilayah terdampak lainnya akan bermasalah, angka kemiskinan akan meningkat karena sawah-sawah mereka tertimbun lumpur yang merupakan sumber pendapatan mereka.
Semua kondisi ini tidak akan terjadi jika negara tanggap terhadap bencana yang terjadi dan mengambil solusi yang tepat serta berpihak kepada rakyat. Namun sayang, hal itu mustahil karena pada dasarnya pemerintah menganut sistem kapitalis, di mana mereka hanya menghitung untung rugi dalam penanganan musibah.
Beberapa pengamat mengatakan musibah banjir ini berakibat fatal karena diperparah dengan pembalakan liar yang merusak hutan. Lalu, apa tanggapan pemerintah akan hal ini? Alih-alih menindak dengan tegas, justru negara terkesan melindungi para korporat dengan berbagai pernyataan menyesatkan, misalnya dengan menyatakan bahwa gelondongan kayu yang hanyut disebabkan oleh pelapukan alami akibat air yang terus-menerus, padahal jelas potongan gelondongan kayu tersebut begitu rapi dan itu tidak mungkin patah hanya karena air.
Lalu, apa solusi mumpuni dalam menangani situasi ini? Hanya solusi Islam yang bisa menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-A‘raf ayat 56:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”
Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).”
Berdasarkan dua ayat di atas, jelaslah bahwa manusia harus tunduk dan patuh terhadap syariat Allah, dan ketika manusia berpaling dari syariat-Nya, maka manusia sendirilah yang menerima akibatnya. Islam dalam Al-Qur'an telah mengingatkan bahwa kerusakan di bumi akibat ulah manusia. Dari sini, sebagai wujud keimanan, umat Islam harus menjaga kelestarian lingkungan.
Negara dalam sistem Islam harus menggunakan hukum Allah dalam mengurusi semua urusannya, termasuk tanggung jawab menjaga kelestarian alam dengan menata hutan dalam pengelolaan yang benar. Selanjutnya, negara juga siap mengeluarkan biaya untuk antisipasi pencegahan banjir dan longsor, melalui pendapat para ahli lingkungan.
0 Komentar