Oleh: Niqi Carrera
Guru TK
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah digagas sebagai upaya pemerintah menekan stunting dan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Konsepnya terdengar mulia: anak-anak mendapat makanan tambahan bergizi di sekolah sehingga tumbuh kembangnya optimal. Namun, praktik di lapangan sering menimbulkan pertanyaan, terutama saat libur sekolah. Beberapa daerah melaporkan paket makanan MBG tidak sampai ke siswa, atau dialihkan ke panti asuhan, balita, atau ibu hamil. Secara resmi, Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa penyaluran MBG saat libur bersifat opsional, agar anggaran yang sudah turun tetap terserap untuk mereka yang membutuhkan.
Masalah muncul ketika paket makanan hanya dibagikan dua kali seminggu atau menggunakan makanan tahan lama, seperti susu UHT, telur asin, atau biskuit. Orang tua pun bertanya-tanya: apakah program ini serius untuk anak-anak, atau sekadar untuk memenuhi target serapan anggaran? Bayangkan, anak-anak di rumah menunggu tambahan gizi, tapi yang datang hanya biskuit, atau susu yang dipatok sebagai "pengganti makan bergizi". Fakta ini membuat banyak pihak skeptis.
Selain distribusi yang terbatas, transparansi dana MBG menjadi sorotan lembaga pengawas. Transparency International Indonesia (TII) dan KPK mencatat risiko korupsi tinggi dalam pengadaan barang dan jasa MBG. Ada laporan dugaan pengurangan nilai porsi dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 di tingkat daerah. Ini bukan sekadar angka; itu berarti kualitas dan kuantitas makanan untuk anak-anak berkurang, sementara anggaran tetap disalurkan. Skema distribusi ini justru lebih menguntungkan perusahaan manufaktur besar daripada petani lokal atau pedagang pasar, yang semestinya menjadi pilar ekonomi kerakyatan dari program ini. Bahkan, keterlibatan yayasan dengan afiliasi politik tertentu menimbulkan pertanyaan: apakah prioritas sebenarnya adalah kesejahteraan anak-anak atau kepentingan pihak tertentu?
Program MBG juga terkait dengan inisiatif global. Secara formal, program ini terinspirasi dari model sukses di India dan Brasil, dan sejalan dengan kampanye global School Meals Coalition yang didukung PBB (WFP). Tujuan koalisi ini adalah memperbaiki sumber daya manusia secara global untuk mencapai target Zero Hunger 2030. Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia bergabung untuk menarik investasi dan dukungan teknis, sekaligus menyiapkan Generasi Emas 2045. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa program ini tetap berjalan saat libur dengan mekanisme "setengah-setengah", yang banyak pihak menilai sebagai cara pemerintah memaksimalkan serapan anggaran di akhir atau awal tahun, bukan semata-mata untuk gizi anak-anak.
Jika dilihat dari perspektif ideologis, kondisi ini menegaskan satu hal: sistem kapitalisme di balik kebijakan MBG lebih mendukung kepentingan pengusaha dan target politik, bukan kemaslahatan rakyat. Program yang tampak ideal di atas kertas justru memperlihatkan bagaimana negara dijadikan alat untuk mengejar angka, memenuhi target investasi, dan memuaskan perusahaan besar, bukan fokus melayani kebutuhan gizi anak-anak secara integral. Anak-anak dapat biskuit, susu, atau telur asin sebagai pengganti makan bergizi lengkap, tapi di sisi lain, perusahaan manufaktur besar menikmati keuntungan dari distribusi yang "terstandarisasi". Jadi wajar kalau orang tua geleng-geleng kepala, sambil bilang: "Ya ampun, ini untuk anak-anak apa untuk pengusaha sih?"
Islam Menempatkan Negara sebagai Pelayan, Bukan Pemberi Makanan Langsung
Dalam sistem Islam, setiap kebijakan harus untuk kemaslahatan rakyat dan sesuai syariat. Negara adalah ra’īn, pengurus rakyat, sehingga visi negara bukan mengejar popularitas penguasa atau keuntungan pengusaha, tetapi memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tanggung jawab utama memberikan gizi dan kebutuhan anak tetap di pundak orang tua, bukan negara. Negara hadir sebagai fasilitator agar orang tua dapat menjalankan kewajiban mereka dengan layak.
Praktiknya, negara menyediakan lapangan kerja sehingga kepala keluarga bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Negara memastikan stok pangan tersedia di pasar, tapi tidak menetapkan harga sewenang-wenang. Pengawasan dilakukan agar tidak ada penimbunan, monopoli, atau kecurangan yang bisa membuat harga melonjak. Saat musim panen berlimpah, surplus disimpan di cold storage agar harga tetap stabil dan petani tetap untung; saat harga naik, stok dilepas untuk menstabilkan pasar.
Selain itu, negara melakukan edukasi gizi. Sistem pendidikan mengajarkan pola makan sehat, negara memberi informasi kualitas bahan pangan, dan bisa terinspirasi hal teknis seperti di Singapura dalam hal melabeli makanan dengan kategori A, B, C, D, misal gula terlalu tinggi atau nutrisi kurang seimbang, sehingga masyarakat bisa memilih makanan bergizi untuk anak-anak. Dengan cara ini, negara menjaga keseimbangan antara pasar, petani, dan masyarakat, memastikan semua pihak mendapat manfaat, tanpa menghapus tanggung jawab orang tua.
Di sini terlihat jelas perbedaan fundamental dengan sistem kapitalisme. Dalam kapitalisme, negara sering lebih berpihak pada pengusaha, investor, dan target angka, bukan pada rakyat. Program MBG yang dialihkan atau menggunakan skema makanan tahan lama saat libur, plus keuntungan perusahaan manufaktur besar, menunjukkan bagaimana kepentingan bisnis lebih diutamakan daripada kemaslahatan anak-anak. Negara hanya menjadi regulator di atas kertas, sementara rakyat (anak-anak, orang tua, guru) hanya menjadi penerima paket yang hanya setengah hati.
Dalam Islam, prioritas negara adalah kemaslahatan umat. Setiap kebijakan disusun agar rakyat bisa hidup layak, sehat, dan sejahtera. Negara berperan mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi, bukan mengejar target serapan anggaran atau kepentingan investor. Jika ada program gizi, fokusnya adalah memastikan setiap anak punya akses pangan bergizi secara berkelanjutan, pasar stabil, petani dan pedagang adil, dan masyarakat mendapat edukasi. Beda jauh dengan kapitalisme, di mana rakyat sering menjadi alat untuk mencapai tujuan lain.
Kesimpulan
Tragedi distribusi MBG saat libur sekolah bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah refleksi dari sistem yang salah arah: kapitalisme yang mengutamakan target, profit, dan pengusaha, bukan rakyat. Praktik ini menimbulkan ketidakadilan, distribusi tidak merata, dan pertanyaan serius dari orang tua: "Apakah pemerintah benar-benar peduli gizi anak kami, atau hanya mengejar angka dan proyek?"
Sistem Islam menawarkan solusi yang berbeda secara radikal. Negara sebagai ra’īn yang hadir menjadi pelayan rakyat, bukan pemberi langsung. Program gizi dikontrol dari hulu ke hilir: lapangan kerja tersedia, pasar diawasi, harga stabil, edukasi gizi menyeluruh, dan label makanan memandu masyarakat. Dengan pendekatan ini, anak-anak mendapat gizi yang cukup, petani mendapat harga wajar, orang tua bisa menjalankan tanggung jawab, dan negara fokus pada kemaslahatan rakyat secara menyeluruh, bukan kepentingan pihak ketiga.
Dengan konstruksi ini, kita bisa melihat perbedaan tajam: kapitalisme mengejar profit, Islam mengejar maslahat. Kapitalisme membuat rakyat menjadi konsumen pasif; Islam membuat rakyat dan negara bergerak bersama, rakyat sejahtera, anak-anak sehat, dan negara amanah. MBG bisa jadi contoh nyata bahwa cara pandang dan tujuan program harus selaras dengan prinsip Islam, bukan sekadar mengikuti target global atau keuntungan pihak tertentu. Dengan cara ini, tragedi distribusi yang setengah hati tidak akan terulang, dan kemaslahatan rakyat (khususnya generasi muda) menjadi fokus utama negara.
0 Komentar