Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Di tengah gebrakan Presiden AS, Donald Trump, yang membentuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Davos, Swiss, digelar pula Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) 2026. Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat senior terdekat Donald Trump, memaparkan sebuah proposal yang disebut "New Gaza".
Berisi tentang pembangunan kembali Gaza pasca-perang, Kushner menawarkan pendekatan yang sangat berbeda dari diplomasi tradisional: mengedepankan manajemen ekonomi dan keterlibatan sektor swasta global di atas solusi politik konvensional (Media Indonesia, 23/01/2026).
New Gaza adalah sebuah visi rekonstruksi berskala besar yang salah satu simbol utamanya adalah rencana pembangunan 180 gedung tinggi di kawasan pesisir Gaza. Gedung-gedung ini digambarkan sebagai bangunan multifungsi yang menggabungkan hunian, hotel, ruang usaha, dan fasilitas komersial. Ada pula yang disebut "Rafah Baru", yang direncanakan memiliki lebih dari 100.000 unit perumahan permanen, 200 pusat pendidikan, dan 75 fasilitas medis.
Sebelumnya, yaitu Februari 2025, Trump sudah mengusulkan agar warga Gaza dan Palestina dapat dipindahkan secara permanen ke negara-negara tetangga. Kemudian, AS secara arogan menyebut akan mengambil alih dan mengubahnya menjadi "Riviera Timur Tengah". Dengan keyakinan yang sama, Kushner mengatakan konflik berkepanjangan tidak akan selesai tanpa perubahan kondisi material yang nyata. Minimnya struktur, keterisolasian, dan kemiskinan, dianggap sebagai faktor instabilitas yang semakin panjang. Maka, pembangunan fisik bukan sekadar hasil dari perdamaian, melainkan alat untuk menciptakan perdamaian itu sendiri.
Kushner menggunakan kerangka berpikir Gaza, yang tidak dilihat hanya sebagai wilayah konflik, melainkan juga sebagai aset geografis pesisir Mediterania yang belum dimanfaatkan secara ekonomi.
Layakkah Negeri Muslim Bergabung?
Terhadap ide gila ini, pujian terlontar dari Presiden Israel Isaac Herzog, namun sekaligus mengingatkan bahwa ujian sesungguhnya adalah bagaimana Hamas bisa meninggalkan Gaza.
Hamas dengan keras menolak dan mengeluarkan pernyataan untuk tetap berkomitmen pada kesepakatan Oktober dan menuduh Israel berusaha "mengganggu upaya internasional yang bertujuan memperkuat gencatan senjata". Namun, tidak dengan negara Muslim lainnya.
Sedangkan Presiden Mahmoud Abbas dari Otoritas Palestina (PA), yang menguasai sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki, menyerukan implementasi penuh rencana perdamaian, termasuk penarikan pasukan Israel, dan peran sentral PA dalam mengelola Gaza.
National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), komite teknokratis bentukan Amerika Serikat (pemerintahan Trump) melalui Ketuanya Ali Shaath, mengumumkan, penyeberangan perbatasan Rafah dengan Mesir akan dibuka dua arah minggu depan, yang sebelumnya sebagian besar ditutup sejak Mei 2024, ketika sebagian wilayah Palestina disita pasukan Israel.
Indonesia sendiri, melalui Presiden Prabowo, menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian dan setuju membayar iuran keanggotaan tetap sebesar Rp17 triliun. Sekaligus mengajak setiap negara mengakui dan menjamin keamanan Israel terlebih dahulu, maka otomatis kebebasan Palestina akan terlaksana juga. Siapa yang menjamin?
Jika kita mencermati lebih mendalam, AS membentuk Dewan Perdamaian Gaza hanya untuk mengendalikan Gaza secara total, dan sungguh ini adalah bentuk pelanggaran internasional yang serius, juga pelanggaran konstitusi UUD 1945, bagi Prabowo, sebagaimana termaktub dalam pembukaan yang berbunyi, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".
Indonesia sesungguhnya pernah mengalami peristiwa, di mana negara penjajah (Belanda) pasca kemerdekaan Indonesia kembali dengan cara membonceng tentara Inggris untuk kembali menjajah Indonesia dengan alasan untuk stabilisasi nasional. Indonesia pun menghadapi berbagai macam bentuk perjanjian seperti Konferensi Meja Bundar dan lainnya agar tetap bisa mempertahankan kemerdekaan meski dengan konsekuensi kehilangan beberapa kekayaan alam hingga kini, seperti Papua dengan Freeport-nya. Bukankah bodoh jika mengulang kesalahan yang sama?
Kita Butuh Hadirnya Kepemimpinan Umum yang Akan Menghabisi Kezaliman
AS dan Israel jelas berambisi untuk menguasai Gaza secara total dan menghilangkan jejak genosida dengan membangun New Gaza. Semua siasat itu bukan untuk penduduk Gaza, yang nyatanya hingga hari ini tak ada satu pun perwakilan Gaza di dalam tubuh Dewan Perdamaian. Satu-satunya tujuan yang nampak dari pembentukan Dewan Perdamaian Gaza (DPG) hanya untuk memperkuat posisi kendali politik internasional AS dengan merangkul negeri-negeri Muslim.
Kaum Muslim seharusnya lebih waspada, wilayah Gaza dan Palestina sejatinya tanah milik umat Islam yang dirampas oleh Israel. Tanah Palestina adalah Al-Ard Al-Muqaddasah, Tanah Suci yang diberkahi. Ia adalah panggung bagi kisah-kisah para nabi, tempat turunnya wahyu, dan salah satu dari tiga kota paling suci dalam Islam.
Sejak perjanjian Umariyah, terbebasnya Yerusalem ditandai dengan penyerahan kunci kota Al-Quds oleh Patriark Safrunius kepada Khalifah Umar bin Khattab. Berisi jaminan keamanan bagi penduduk yang beragama Kristen, diwajibkannya mereka membayar jizyah, dan tidak diperbolehkannya Yahudi tinggal di sana. Palestina adalah tanah Kharajiyah.
Jelas pula larangan Allah ï·» kepada umat Islam untuk patuh dan memberikan loyalitas pada negara kafir sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya." (TQS Ali Imran:18).
Kezaliman AS dan Israel serta sekutunya, harus dilawan, maka wajib bagi umat juga penguasa dunia Islam melawan semua makar AS dan Israel untuk menguasai Gaza. Satu-satunya jalan adalah dengan menegakkan Khilafah, kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim di dunia, dengan pemimpinnya yang disebut Khalifah, hanya dialah yang bisa menyerukan jihad untuk membebaskan Palestina.
Perjuangan penegakkannya kembali wajib menjadi prioritas umat bersama partai politik ideologis. Hal ini bukan semata karena ketaatan kepada Allah ï·», tapi juga keimanan yang menjadikan Allah satu-satunya Ilah (sesembahan) yang manusia sebagai hamba tak punya pilihan lain selain menyembah-Nya.
Wallahualam bissawab.
0 Komentar