UTANG, IMF, DAN DIKTATOR DOLAR PENJAJAHAN MODERN

Oleh: Amrullah Andi Faisal

Kolumnis Publik di Sinjai

Dunia hari ini sedang dijajah. Bukan dengan senjata dan pasukan, melainkan utang, bunga, dan diktat lembaga keuangan global. IMF, Bank Dunia, dan sistem dolar Amerika Serikat (AS) telah menjadikan negara-negara di dunia, termasuk negeri-negeri Muslim, sebagai tawanan ekonomi permanen.

Inilah wajah asli kapitalisme dunia. Penjajahan modern yang rapi, legal, dan mematikan. Ketika utang publik global bergerak menuju dan melampaui 100 persen dari Produk Domestik Bruto dunia, ini bukan lagi sekadar tantangan fiskal. Ini vonis kebangkrutan sistem kapitalisme.

Negara tidak lagi berdaulat menentukan arah kebijakan ekonominya. Anggaran disusun bukan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi membayar bunga utang. Kebijakan dibuat demi menenangkan pasar dan menjaga peringkat kredit, bukan memenuhi kebutuhan umat. Negara direduksi menjadi pelayan kreditor global.

IMF dan Bank Dunia bukan lembaga penolong, melainkan alat penjajahan ekonomi. Setiap krisis dijadikan pintu masuk untuk memaksakan resep yang sama. Privatisasi aset negara, pencabutan subsidi, liberalisasi pasar, dan pengetatan anggaran. Kekayaan negeri dijual atas nama reformasi, rakyat dikorbankan berkedok stabilitas.

Contoh nyata terlihat di Sri Lanka pascakrisis tahun 2022. Pemerintah memangkas subsidi energi dan menaikkan pajak secara drastis demi syarat IMF. Akibatnya, biaya hidup melonjak dan rakyat menanggung beban penyesuaian, sementara pembayaran utang tetap menjadi prioritas utama.

Kondisi ini pun mulai mencengkeram Indonesia secara nyata. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, pemerintah mengalokasi sekitar Rp552,9 triliun hanya untuk pembayaran bunga utang. Jumlah ini hampir setara dengan beberapa program sosial strategis dalam satu anggaran tahunan.

Dengan pembayaran bunga utang Rp552,9 triliun itu, setiap warga Indonesia secara implisit menanggung sekitar Rp2 juta setiap tahun. Sebuah pajak senyap yang dibayar rumah tangga melalui kenaikan harga, pemangkasan subsidi, dan menyempitnya layanan publik.

Ini beban fiskal yang kian menggerus ruang subsidi rakyat, serta layanan dasar di tengah tekanan utang yang menghimpit. Kediktatoran dolar berdiri di atas semua itu. AS mencetak mata uang tanpa jaminan riil, kemudian mengekspor inflasi ke seluruh dunia.

Secara faktual, dominasi ini bukan tudingan ideologis. Data IMF menunjukkan dolar AS masih menguasai sekitar 58 persen cadangan devisa global. Artinya, hampir seluruh perdagangan internasional tunduk pada satu mata uang yang dikendalikan sepihak dan eksploitatif.

Kegagalan solusi manusiawi yang zalim ini semakin menegaskan kebenaran peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat ke-275, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Riba adalah fondasi ideologis penjajahan modern.

Bahkan Allah menyatakan perang terhadap sistem ini. “Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu” (QS Al-Baqarah: 279). Maka krisis global yang berulang bukan takdir ekonomi, melainkan akibat penentangan terhadap hukum Allah.

Para ulama telah lama membongkar bahaya ini. Imam Al-Mawardi menegaskan kewajiban negara menjaga harta umat dari penghisapan. Ibnu Taimiyah menyatakan kezaliman ekonomi merupakan sebab runtuhnya negara. Imam Al-Ghazali menyebut penguasa yang tunduk pada pemilik modal sebagai perusak agama dan dunia.

Lebih jauh, Imam Asy-Syathibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan tujuan syariat, yaitu menjaga kemaslahatan umum. Kebijakan yang secara sistemik melahirkan kemudaratan massal, meski dibungkus legalitas, tetap batil secara syar'i dan wajib dihapus hingga ke akar.

Dalam konteks fiskal, Imam Al-Qarafi menegaskan kaidah tegas, “Tasharruf al-imam ‘ala ar-ra‘iyyah manutun bil maslahah.” Setiap kebijakan penguasa terhadap rakyat wajib terikat kemaslahatan. Maka kebijakan fiskal yang menjamin keuntungan kreditor sambil memiskinkan rakyat adalah batil dan haram secara syar'i.

Namun hari ini, banyak penguasa justru berperan sebagai agen IMF di negeri sendiri. Sumber daya alam dijual dan subsidi rakyat dipangkas demi membayar cicilan utang. Ini bukan sekadar salah kelola, melainkan pengkhianatan sistemik yang disahkan ideologi kapitalisme.

Islam menawarkan jalan keluar yang tegas. Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam bersabda dalam riwayat Abu Dawud, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” Ini deklarasi bahwa kekayaan publik haram diswastanisasi dan tak boleh dikuasai asing melalui skema utang.

Keuangan negara Islam bertumpu pada Baitul Mal, bukan IMF. Pemasukan negara berasal dari kharaj, jizyah, zakat, serta hasil pengelolaan kekayaan publik secara mandiri. Imam Abu ‘Ubaid dalam Al-Amwal menegaskan negara haram membebani rakyat sebelum seluruh harta milik umum dioptimalkan.

Diam berarti membiarkan penjajahan terus berlangsung. Melawan sistem utang ribawi adalah kewajiban politik dan ideologis umat Islam. Selama kapitalisme dan sistem dolar dipertahankan, penjajahan akan terus mencengkeram dunia.

Umat Islam wajib bangkit. Tolak penjajahan utang dan lawan diktator dolar. Perjuangkan penerapan Islam secara kaffah dalam institusi Khilafah Islamiyah. Jika umat tetap diam hari ini, maka besok anak cucu akan lahir sebagai budak utang. Karena itu, perlawanan terhadap kapitalisme ribawi bukan sekadar pilihan sikap, namun kewajiban sejarah umat Islam.

Utang adalah senjata penjajahan modern. Selama Dana Moneter Internasional (IMF) dan diktator dolar berkuasa, umat tak akan pernah merdeka kecuali dengan syariah.

Referensi:

• Asy Syathibi, Al Muwafaqat fi Ushul al Syari‘ah, pembahasan maqashid syariah (hifzh al-mal).
• Dana Moneter Internasional (IMF), Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) — pangsa dolar AS ±58% cadangan devisa global.
• IMF, Fiscal Monitor / Global Debt Monitor — proyeksi utang publik global melampaui 100% PDB dunia.
• Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025/2026 — pembayaran bunga utang pemerintah Indonesia sekitar Rp 552,9 triliun.
• Al-Qarafi, Al-Furuq — kaidah tasharruf al imam ‘ala ar ra‘iyyah manutun bil maslahah (siyasah maliyah).