Oleh: Abu Ghazi
Pengamat Politik
Siapa pun yang menyaksikan penandatanganan piagam bertajuk “Dewan Perdamaian” oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, barangkali akan terdiam, atau justru tertawa getir. Sebab yang dipertontonkan di panggung elite global itu bukanlah upaya tulus menghentikan genosida di Palestina, melainkan sebuah sandiwara diplomatik dengan judul besar: perdamaian, namun isinya kosong.
Alih-alih menjadi jalan keluar atas penderitaan Gaza, piagam ini tampil seperti produk baru yang diluncurkan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan jargon normatif dan panggung megah. Trump memujinya sebagai “organisasi internasional resmi” yang akan memandu rekonstruksi Gaza, dan katanya mungkin “meluas ke hal-hal lain”. Kalimat terakhir itulah yang seharusnya membuat dunia waspada.
Sebab sejak awal, piagam ini memang tidak dirancang untuk Gaza semata. Mandatnya elastis, lentur, dan sengaja dibiarkan kabur. Ia memberi ruang luas bagi sang ketua (yang kebetulan juga Presiden AS) untuk menafsirkan sendiri apa itu “perdamaian”, ke mana ia diarahkan, dan untuk siapa ia bekerja.
Di titik ini, kata perdamaian kehilangan makna, berubah menjadi stempel legal bagi intervensi politik berkedok kemanusiaan.
“Perdamaian” Versi Trump
Mari berhenti berpura-pura. Inisiatif ini bukanlah gagasan idealis yang lahir dari keprihatinan mendalam terhadap Palestina. Ia adalah kelanjutan paling mutakhir dari politik luar negeri Amerika Serikat yang pragmatis, transaksional, dan sarat kepentingan.
Sejumlah pengamat internasional mencatat bahwa Board of Peace ini berpotensi menggeser peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai forum utama penyelesaian konflik global. Bedanya, jika PBB (dengan segala cacatnya) masih mengklaim representasi kolektif, maka Dewan versi Trump justru menempatkan AS sebagai sutradara tunggal.
Tak mengherankan jika banyak negara besar, termasuk kekuatan Eropa dan sejumlah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memilih menjaga jarak. Penolakan itu bukan tanpa alasan. Mereka melihat inisiatif ini bukan memperkuat tatanan internasional, melainkan melemahkannya dengan membangun struktur paralel yang dikendalikan satu kekuatan dominan.
Singkatnya, ini bukan lembaga perdamaian, melainkan klub geopolitik eksklusif dengan aturan main samar dan hierarki jelas: satu pemimpin, banyak pengikut.
Legitimitas yang Retak di Balik Panggung Davos
Trump memang berhasil mengumpulkan sejumlah negara (termasuk Indonesia, Arab Saudi, Qatar, dan Turki) untuk menandatangani piagam tersebut. Namun absennya banyak negara kunci justru berbicara lebih lantang daripada daftar hadir.
Dukungan global terhadap Dewan ini jauh dari solid. Ia dipromosikan seolah mewakili kehendak dunia, padahal yang tampak hanyalah koalisi longgar yang dibungkus retorika moral.
Ironi terbesar terletak pada fakta bahwa piagam yang diklaim untuk Gaza itu bahkan tidak secara spesifik melibatkan Gaza. Tujuan awalnya kabur, mandatnya melebar, dan arah geraknya sepenuhnya terbuka untuk dimanipulasi. Dari proyek rekonstruksi, ia bisa dengan mudah menjelma menjadi alat kebijakan luar negeri AS untuk agenda-agenda lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan keadilan bagi Palestina.
Perdamaian atau Kontrol Penjajahan Modern?
Bayangkan sebuah organisasi internasional yang dipimpin satu negara, dengan keanggotaan yang bisa berubah sesuai kepentingan politik, dan dengan ketua yang memiliki pengaruh dominan dalam menentukan arah kebijakan.
Apakah ini mekanisme perdamaian? Atau bentuk baru penjajahan, lebih halus, lebih rapi, dan lebih mudah dijual ke publik global?
Trump sendiri berbicara tentang Dewan ini layaknya memasarkan produk investasi: “Suatu hari nanti kita akan melihat hasilnya.” Sebuah pernyataan yang terdengar optimistis, tetapi kosong dari jaminan moral maupun hukum.
Jika tujuan utamanya benar-benar demi rakyat Gaza, maka skeptisisme negara-negara besar seharusnya dijawab dengan transparansi dan legitimasi, bukan dengan jargon Davos yang berkilau. Atau jangan-jangan, justru kritik itulah yang menyingkap wajah asli inisiatif ini: alat hegemoni yang dibungkus kata damai?
Perdamaian Butuh Keadilan, Bukan Panggung
Apa yang terjadi di Davos bukan sekadar seremoni penandatanganan piagam. Ia adalah cermin dari bagaimana konsep perdamaian direduksi menjadi alat kekuasaan. Lembaga internasional yang kredibel perlahan digeser oleh struktur baru yang lebih patuh pada satu pusat kendali.
Masalahnya bukan hanya siapa yang bergabung, tetapi siapa yang memegang kendali, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang kembali menjadi objek (bukan subjek) dari “solusi” global.
Jika dunia sungguh ingin membawa keadilan bagi Palestina, maka perdamaian tidak bisa dirumuskan di ruang-ruang eksklusif tanpa legitimasi rakyat yang menjadi korbannya. Sebab perdamaian sejati tidak lahir dari panggung megah dan tanda tangan elite, melainkan dari keadilan yang nyata dan penghentian penjajahan dalam segala bentuknya, termasuk yang kini tampil dengan wajah paling modern.
0 Komentar