Oleh: Agung Ratna
Aktivis Muslimah Peduli Umat
Rencana pembangunan New Gaza dan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza menyingkap ambisi besar Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk menguasai Jalur Gaza secara politik, ekonomi, dan strategis. Di balik narasi rekonstruksi dan perdamaian, tersimpan proyek kolonialisasi gaya baru yang mengancam eksistensi rakyat Palestina.
Fakta terbaru menunjukkan bahwa pejabat tinggi Israel secara terbuka menyerukan penghancuran total Gaza dan pengusiran paksa penduduknya. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bahkan menyatakan bahwa Gaza akan “dihancurkan sepenuhnya” dan warganya didorong pergi ke negeri lain. Ini menguatkan indikasi bahwa genosida dan pembersihan etnis bukan sekadar dampak perang, melainkan bagian dari proyek terencana.
Di saat yang sama, Amerika Serikat meluncurkan proyek New Gaza, sebuah rencana pembangunan ulang Gaza dengan konsep kota futuristik berisi menara hunian, pusat data, kawasan industri, dan wisata pesisir. Proyek ini dipresentasikan oleh Jared Kushner (menantu Donald Trump) di forum ekonomi dunia Davos, dengan visi menjadikan Gaza seperti “Dubai baru”. Namun, rencana tersebut tidak menjelaskan nasib warga asli Gaza, hak kepemilikan tanah, maupun nasib jutaan pengungsi yang terusir.
Lebih jauh, AS membentuk Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Board of Peace) yang diisi tokoh-tokoh elite Barat, termasuk Menlu AS Marco Rubio dan Jared Kushner, untuk mengawasi tata kelola, diplomasi, dan rekonstruksi Gaza. Dewan ini diklaim sebagai instrumen perdamaian, namun sejatinya menjadi alat legitimasi politik untuk memperkuat kendali AS atas masa depan Gaza.
Ambisi Menghapus Jejak Genosida
Rencana New Gaza memperlihatkan pola klasik kolonialisme modern, yaitu:
Pertama, menghancurkan, lalu membangun ulang sesuai kepentingan penjajah. Dengan membangun “Gaza baru”, AS dan Israel berupaya mengubur jejak kejahatan kemanusiaan, sekaligus membuka peluang investasi besar-besaran bagi korporasi global.
Kedua, rekonstruksi yang dikendalikan Barat bukanlah solusi bagi rakyat Palestina, melainkan sarana untuk mengamankan kepentingan geopolitik, ekonomi, dan militer Zionis. Gaza diproyeksikan bukan lagi sebagai tanah rakyat Palestina, tetapi sebagai properti strategis yang bisa dikapitalisasi.
Ketiga, pembentukan Dewan Perdamaian Gaza juga menjadi siasat untuk memperluas legitimasi internasional, dengan merangkul beberapa negara, termasuk negeri-negeri Muslim, agar turut serta dalam proyek yang sejatinya mengokohkan dominasi AS dan Israel. Ini adalah bentuk penjajahan politik dengan wajah diplomasi.
Gaza Milik Umat Islam
Dalam perspektif Islam, Palestina termasuk Gaza adalah tanah yang diberkahi dan milik umat Islam yang telah dirampas secara zalim. Allah ﷻ berfirman:
وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ١١٣
"Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan" (QS. Hud ayat 113).
Allah juga melarang kaum beriman memberikan loyalitas kepada kekuatan kafir yang memerangi kaum Muslim:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?" (QS. An Nisa’ ayat 144).
Tunduk pada proyek AS dan Israel, termasuk melalui legitimasi Dewan Perdamaian Gaza, adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip wala’ wal bara’ dan pengkhianatan terhadap penderitaan umat.
Kewajiban Melawan Makar Penjajah
Umat Islam dan para penguasa negeri Muslim sejatinya memiliki kewajiban syar’i untuk menolak dan melawan semua makar AS dan Israel dalam menguasai Gaza. Rasulullah SAW bersabda:
الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
“Imam (khalifah) adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya” (HR. Bukhari dan Muslim).
Tanpa perisai politik umat, Palestina terus menjadi korban permainan kekuatan global. Oleh karena itu, perjuangan membebaskan Palestina tidak cukup dengan diplomasi, bantuan kemanusiaan, atau rekonstruksi semu, tetapi menuntut perubahan mendasar dalam sistem kepemimpinan umat.
Penutup
Proyek New Gaza dan Dewan Perdamaian Gaza bukanlah solusi, melainkan kelanjutan penjajahan dalam bentuk baru. Di balik jargon “perdamaian” dan “pembangunan”, tersimpan ambisi menguasai Gaza secara total dan menghapus identitas Palestina.
Sudah saatnya umat Islam menyadari bahwa pembebasan Palestina menuntut persatuan politik umat, penolakan terhadap dominasi Barat, dan perjuangan serius untuk menegakkan kepemimpinan Islam yang mampu melindungi darah, tanah, dan kehormatan kaum Muslim.
Palestina bukan untuk dijual, Gaza bukan untuk dikendalikan penjajah, dan perdamaian tidak akan lahir dari tangan para penindas.
Wallahua'lam bishawab.
0 Komentar