Oleh: Dhuha Suninrat
Santriwati PPTQ Darul Bayan Sumedang
Presiden RI Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, setelah mendatangi Board of Peace (BoP) Charter di Davos pada Kamis, 22 Januari 2026. Tujuan resmi BoP diklaim untuk mengelola transisi Gaza pascakonflik, menjaga stabilisasi, dan mencegah kekerasan berulang. Arah BoP juga dikendalikan oleh Donald Trump (AS) dengan kuasa hak veto (kekuasaan istimewa).
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia, khususnya bagi Palestina. Keterlibatan Indonesia dalam forum BoP ini menghabiskan dana sekitar Rp17 triliun dengan menjadi anggota tetap.
Jika kita menengok sejarah, tidak semua istilah perdamaian selalu menghadirkan keadilan. Banyak penjajahan justru dibungkus dengan istilah perdamaian, stabilisasi, dan rekonstruksi. Inilah yang sesungguhnya terjadi di Palestina. BoP ini dibentuk bukan untuk mengadakan perdamaian di Palestina (bahkan Palestina tidak dilibatkan sama sekali, padahal merekalah korban penjajahan dan genosida) melainkan untuk kepentingan geopolitik dan ekonomi AS. Trump hanya ingin menguasai Gaza dan mengusir penduduknya, serta membangun Gaza baru yang berisi gedung-gedung, wisata, pantai, dan lain-lain melalui proyek ini.
Hal ini terbukti dengan kesepakatan dalam BoP tentang pelucutan senjata Hamas dengan dalih stabilisasi. Sebaliknya, tentara Yahudi malah bersenjata lengkap. Keamanan Gaza diserahkan kepada pihak asing, yang artinya keamanan kaum Muslim Gaza berada di tangan musuh sendiri.
Fakta ini semakin memperjelas bahwa justru BoP ditujukan untuk menghancurkan Palestina. Negara-negara Muslim tidak hadir sebagai penolong, bahkan mereka menjadi pelengkap legitimasi bagi skema yang merugikan umat Islam sendiri. Keikutsertaan negara-negara Muslim dalam hal ini adalah pengkhianatan terhadap kaum Muslim di Gaza.
BoP adalah alat untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Gaza. BoP juga mempertahankan eksistensi Israel; tidak ada tuntutan pembongkaran negara penjajah itu. Tidak ada pengembalian tanah Palestina yang dirampas oleh bangsa Yahudi. Artinya, masalah Palestina tidak disentuh sama sekali. Jelas sekali, nasib Muslim Palestina tidak akan berakhir baik di meja perundingan yang timpang.
Palestina tidak membutuhkan BoP ataupun rencana AS. Yang dibutuhkan Palestina adalah pembebasan dari penjajahan Zionis. Perdamaian hakiki bagi Palestina hanya terwujud jika Zionis pergi dari wilayah Palestina. Satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan mengerahkan pasukan Muslim untuk menumpas sekaligus mengusir Zionis Yahudi di Palestina. Sayangnya, saat ini umat Islam tidak memiliki institusi global untuk mempersiapkan hal itu.
Persatuan umat Islam hanya dapat diraih dengan kepemimpinan Islam global yang dikenal dengan nama khilafah. Khilafah inilah yang dipandang sebagai satu-satunya institusi pembela umat Islam sedunia, termasuk Palestina. Karena itu, umat Islam harus menjadikan khilafah sebagai qaidah masyriyyah (agenda utama) dan merealisasikannya dalam kehidupan.
0 Komentar