Oleh: Niqi Carrera
Penulis Lepas
Ketika kata perdamaian diucapkan berulang-ulang, publik biasanya diajak tenang. Seolah tidak ada yang perlu dicurigai. Namun, sejarah Palestina mengajarkan satu hal pahit: semakin sering perdamaian digembar-gemborkan oleh kekuatan besar dunia, semakin sempit ruang hidup rakyat Gaza. Maka wajar jika keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) justru memantik tanda tanya besar. Damai versi siapa? Untuk siapa? Dan dengan harga apa?
Faktanya, Indonesia menandatangani piagam BoP dengan dalih membantu perdamaian Palestina. Harga keanggotaan tetapnya bukan receh: 1 miliar dolar AS, setara Rp17 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik anggaran, tetapi simbol keberpihakan. Terlebih lagi, arah kebijakan BoP dikendalikan Amerika Serikat, dengan hak veto yang membuat keputusan akhir tetap berada di tangan Washington. Dalam struktur seperti ini, negara-negara lain, termasuk Indonesia, praktis hanya pengisi kursi.
Anehnya, Palestina bahkan tidak dilibatkan dalam pembentukan BoP. Rakyat Gaza yang wilayahnya hancur, anak-anaknya dibunuh, dan tanahnya dirampas, tidak duduk di meja perundingan. Yang duduk justru negara-negara jauh dari dentuman bom, tapi dekat dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi global. Jika ini disebut perdamaian, maka itu adalah perdamaian yang dirancang tanpa korban utama.
Lebih jauh, BoP tidak lahir di ruang hampa. Ia muncul seiring dengan ambisi lama Donald Trump dan elite AS untuk mengubah Gaza. Bukan membebaskan, melainkan mendesain ulang. Gaza diproyeksikan sebagai kawasan baru: gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan modern, bandara, apartemen mewah. Masalahnya sederhana namun krusial: di mana rakyat Gaza akan ditempatkan? Jawabannya bahkan tidak disembunyikan: mereka harus keluar. Dipindahkan. Disingkirkan.
Artinya, BoP bukan alat perdamaian, melainkan instrumen legitimasi. Negara-negara Muslim yang ikut serta berfungsi sebagai stempel moral agar proyek ini tampak "inklusif" dan "humanis". Padahal, substansinya adalah melanjutkan proyek kolonial dengan wajah baru. Jika dulu penjajahan dilakukan dengan senjata, kini dilakukan dengan forum, piagam, dan narasi damai.
Inilah wajah asli politik global hari ini. Perdamaian tidak diukur dari berhentinya pendudukan, melainkan dari stabilitas investasi. Keadilan tidak berarti hak kembali ke tanah air, tetapi keteraturan pasar. Palestina tidak dipandang sebagai bangsa yang berdaulat, melainkan sebagai variabel yang harus disesuaikan demi kepentingan besar. Dalam kerangka ini, bergabungnya negeri-negeri Muslim ke dalam BoP bukan sikap netral. Ia adalah keberpihakan yang keliru.
Dari sudut pandang Islam, persoalan Palestina bukan sekadar konflik wilayah atau krisis kemanusiaan. Ia adalah pendudukan. Selama Zionis masih bercokol di tanah Palestina, selama rakyat Gaza hidup di bawah blokade dan ancaman senjata, maka kata damai hanya ilusi. Islam tidak mengenal perdamaian yang berdiri di atas penindasan. Perdamaian hakiki hanya lahir ketika kezaliman dicabut sampai akarnya.
Di sinilah perbedaan mendasar antara logika politik global dan paradigma Islam. Sistem internasional hari ini memosisikan negara kuat sebagai penentu, sementara yang lemah dipaksa menerima. Islam justru membalik logika itu. Penjajahan tidak dinegosiasikan, tetapi diakhiri. Pendudukan tidak diputihkan, tetapi ditolak. Karena itu, Palestina tidak membutuhkan BoP. Palestina membutuhkan pembebasan.
Sejarah Islam mencatat bahwa pembebasan bukan hasil lobi meja bundar, melainkan hasil kepemimpinan politik yang berani, terpusat, dan berpihak pada umat. Dalam literatur politik Islam klasik, pembebasan wilayah Muslim dari pendudukan asing adalah kewajiban kolektif yang dipimpin negara, bukan sekadar aksi moral individu. Inilah mengapa dalam khazanah Islam, persoalan Palestina selalu diletakkan dalam kerangka politik umat, bukan diplomasi simbolik.
Masalahnya, hari ini negeri-negeri Muslim tercerai-berai. Masing-masing sibuk menjaga kepentingan nasionalnya sendiri, bahkan ketika kepentingan itu berseberangan dengan penderitaan umat lain. Aliansi dengan kekuatan yang secara nyata memerangi kaum Muslimin dianggap wajar selama dibungkus narasi stabilitas dan perdamaian. Padahal, dalam pandangan Islam, bersekutu dengan pihak yang secara aktif memerangi dan menindas kaum Muslimin adalah persoalan serius, bukan sekadar pilihan diplomatik.
Keikutsertaan Indonesia dalam BoP perlu dibaca dalam konteks ini. Bukan soal niat personal para pengambil kebijakan, tetapi soal kerangka sistem yang digunakan. Ketika sistem politik global dijadikan rujukan, maka keadilan selalu dikalahkan oleh kepentingan. Ketika legitimasi dicari dari Barat, maka penderitaan Gaza akan selalu berada di urutan kedua, ketiga, atau kesekian.
Pertanyaan kuncinya bukan lagi: apakah BoP berniat baik? Tetapi: apakah BoP mampu menghentikan pendudukan Zionis? Jika jawabannya tidak, maka semua jargon perdamaian hanyalah pengalihan isu. Palestina tidak sedang butuh forum baru. Palestina butuh perubahan arah politik dunia Islam.
Inilah momen refleksi bagi umat Islam, termasuk di Indonesia. Apakah akan terus menjadi penonton yang bangga "ikut forum internasional", atau mulai memikirkan ulang arah perjuangan yang lebih mendasar? Dalam tradisi pemikiran Islam, persoalan Palestina selalu diposisikan sebagai qadhiyah masiriyah, agenda hidup-mati umat. Artinya, ia tidak bisa diserahkan pada mekanisme global yang sejak awal tidak berpihak.
Tulisan-tulisan klasik tentang politik Islam menegaskan bahwa selama umat Islam tidak memiliki kepemimpinan politik yang independen dan berdaulat, maka isu-isu besar seperti Palestina akan selalu diputuskan oleh pihak luar. BoP hanyalah salah satu contoh mutakhir dari pola lama: umat Islam hadir, tetapi tidak menentukan.
Maka, kritik terhadap BoP bukanlah sikap anti-damai. Justru sebaliknya. Ia adalah penolakan terhadap damai palsu yang menormalisasi penjajahan. Damai yang sejati menuntut keberanian menyebut penjajah sebagai penjajah, bukan mitra. Menuntut keadilan, bukan sekadar stabilitas.
Palestina tidak kekurangan simpati. Yang ia butuhkan adalah keberpihakan nyata. Dan keberpihakan itu tidak akan lahir dari forum yang dikendalikan oleh mereka yang sejak awal berdiri di sisi penjajah. Jika umat Islam terus salah membaca peta, maka sejarah akan kembali mencatat: atas nama damai, Palestina kembali dikhianati.
0 Komentar