Oleh: Suci Musada, S.M
Aktivis Muslimah
Ramadan datang membawa ketenangan, tetapi negara justru datang membawa pengumuman, yakni program Makan Bergizi Gratis tidak berhenti. Melalui Badan Gizi Nasional, ditegaskan bahwa distribusi tetap berjalan selama Ramadan, Lebaran, dan libur Imlek. Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap menerima. Di wilayah yang berpuasa, makanan dikemas agar bisa disantap saat sahur dan berbuka. Ada surat edaran. Ada penyesuaian jadwal. Ada narasi, hari boleh libur, tetapi negara tetap hadir (BGN, 14/02/2026).
Namun, makin keras negara menegaskan kehadirannya, makin jelas pula kegagalan yang sedang disembunyikan. Sebab, program makan gratis dalam skala raksasa bukanlah simbol keberhasilan. Ia adalah tanda darurat. Jika keluarga harus menunggu paket negara untuk memenuhi gizi anaknya, berarti struktur ekonomi telah menghancurkan kemandirian rumah tangga. Ini adalah pengakuan tidak langsung bahwa sistem ekonomi yang berjalan hari ini tidak sanggup menjamin rakyatnya makan dengan layak tanpa bantuan. Jika anggaran triliunan digelontorkan hanya untuk memastikan rakyat bisa makan, berarti ada distribusi kekayaan yang timpang secara luar biasa.
Masalahnya bukan sekadar kemiskinan individu, melainkan desain sistem yang memang menyerahkan kebutuhan dasar pada mekanisme pasar. Negara diposisikan sebagai regulator, bukan penanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan pokok. Ketika harga pangan mengikuti logika untung-rugi dan distribusi dikuasai korporasi besar, maka rakyat kecil otomatis berada di posisi paling rentan. Bantuan sosial akhirnya hanya menjadi penyangga sementara, bukan solusi struktural.
Kapitalisme menjadikan pangan sebagai komoditas. Siapa punya uang, dia makan layak. Siapa tidak punya, menunggu bantuan. Harga beras naik? Mekanisme pasar. Harga minyak melambung? Dinamika global. Petani tercekik? Risiko usaha. Semua dibungkus dengan istilah ekonomi yang terdengar seolah-olah wajar, padahal satu hal yang nyata, yaitu rakyat kecil selalu jadi korban.
Lalu, ketika dampaknya membesar, anak kurang gizi, ibu rentan, kemiskinan memburuk, negara datang membawa proyek raksasa bernama bantuan sosial, bak pahlawan kesiangan. Anggaran digelontorkan, kontrak dibagikan, rantai distribusi dibentuk, uang berputar, sistem tetap aman. Inilah wajah busuk kapitalisme, ia menciptakan luka, lalu menjual perban. Ia membakar rumah, lalu menyumbang ember air.
Di negeri yang tanahnya subur, lautnya luas, dan tambangnya melimpah, mengapa ibu hamil harus bergantung pada paket negara untuk memenuhi gizi? Mengapa balita harus menunggu distribusi terjadwal agar tidak kekurangan nutrisi? Jawabannya bukan karena negeri ini miskin. Jawabannya karena kekayaan negeri ini tidak pernah benar-benar kembali kepada rakyat.
Kapitalisme tidak pernah benar-benar ingin rakyat mandiri. Ia hanya ingin rakyat cukup kenyang untuk tidak marah, tetapi cukup lemah untuk tetap bergantung. Ketergantungan adalah stabilitas. Proyek adalah legitimasi. Anggaran adalah mesin perputaran uang. Maka, jangan terkecoh oleh kalimat “tetap berjalan saat libur.” Justru itu menunjukkan bahwa tanpa proyek negara, ada dapur yang tak menyala. Tanpa anggaran, ada perut yang kosong dan itu bukan kesalahan rakyat. Itu hasil dari sistem yang menumpuk kekayaan di satu sisi dan menyisakan remah di sisi lain.
Kapitalisme selalu punya cara untuk terlihat seperti penyelamat. Padahal, ia perancang dari krisis itu sendiri. Berbeda dengan Islam. Islam memandang persoalan ini dari akar, bukan dari gejala. Dalam Islam, kekayaan alam adalah milik umum, bukan ladang eksploitasi korporasi. Negara wajib mengelolanya dan mengembalikan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Distribusi harta diatur agar tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Rasulullah pernah bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Negara dalam Islam bukan manajer proyek. Ia adalah ra'in (pengurus). Pengurus berarti menjamin kebutuhan pokok setiap warga, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Islam juga menetapkan bahwa sumber daya strategis adalah milik umum. Rasulullah bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).
Dengan mekanisme ini, negara tidak menunggu rakyat jatuh miskin untuk kemudian diberi bantuan. Negara memastikan setiap kepala keluarga memiliki akses terhadap pekerjaan dan sumber penghidupan yang layak. Jika ada yang tidak mampu, Baitul mal menjadi penopang langsung tanpa prosedur berbelit dan tanpa kepentingan proyek. Sistem ini tidak membangun ketergantungan, tetapi kemandirian. Ia tidak sekadar memberi makan, tetapi menjamin agar setiap warga mampu memenuhi kebutuhannya secara terhormat.
Wallahualam bissawab.
0 Komentar