Oleh: Sayyidatus Syarifa Ats Tsabita
Mahasiswa dan Pengajar Al-Qur'an
Hingga detik ini, proses pemulihan bencana banjir besar yang melanda Aceh pada penghujung tahun 2025 belum sepenuhnya usai. Banyak korban terdampak yang masih berjuang menata kembali hidup mereka di atas sisa-sisa lumpur.
Namun, belum kering luka masyarakat Indonesia akibat bencana tersebut, awal tahun 2026 kembali ditimpa duka yang mendalam. Bencana datang silih berganti secara masif di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Sosial, hingga 1 Februari 2026, bencana telah terjadi di 16 provinsi yang mencakup 36 kabupaten/kota. Bencana yang tercatat di antaranya banjir dengan 110.509 jiwa terdampak, banjir bandang sebanyak 5.234 jiwa, banjir bandang dan tanah longsor sebanyak 380 jiwa, serta banjir dan tanah longsor sebanyak 19.656 jiwa. (Detik, 03/02/2026)
Termasuk bencana banjir dan longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang terjadi pada 24 Januari. Hingga hari ke-20 operasi pencarian, Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 101 kantong jenazah. Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, menyatakan seluruh temuan langsung diserahkan kepada Tim DVI Polda Jawa Barat untuk identifikasi; dari 86 yang diperiksa, 83 sudah teridentifikasi, sementara sisanya masih diproses. (Antara, 03/02/2026)
Fenomena bencana yang terjadi dalam waktu berdekatan di berbagai daerah ini bukanlah tanpa alasan. Hal ini merupakan buah dari perusakan alam yang dilakukan secara sistematis. Eksploitasi hutan dan pengalihan fungsi lahan oleh para pengusaha yang direstui kebijakan pemerintah telah menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu secara hebat. Alam yang sejatinya diciptakan oleh Allah sebagai pelindung dan penyedia manfaat bagi manusia kini justru berbalik menjadi kekuatan mematikan akibat ulah tangan manusia itu sendiri.
Jika ditelusuri lebih dalam, akar masalahnya terletak pada paradigma atau cara pandang sistem kapitalisme yang dianut negara ini. Dalam kacamata kapitalisme, sumber daya alam hanya dipandang sebagai komoditas yang harus dikeruk demi keuntungan materi semata. Para pelaku sistem ini hanya mengejar profit jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi yang semu tanpa benar-benar menghitung dampak jangka panjang terhadap keselamatan masyarakat.
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ٤١
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum: 41)
Padahal, dalam pandangan Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah fil ardh atau pemimpin di muka bumi. Peran ini membawa tanggung jawab besar untuk mengelola alam demi kemaslahatan seluruh umat, bukan untuk segelintir pemilik modal. Sungai yang mengalir, hutan yang hijau, hingga gunung yang kokoh, semuanya diciptakan oleh Allah agar menjadi penunjang hidup dan mendatangkan keberkahan, bukan menjadi sumber petaka akibat tangan-tangan jahil yang serakah.
Islam telah mengatur dengan sangat rinci bagaimana sumber daya alam seharusnya dikelola berdasarkan syariat. Pengelolaan tersebut sangat memperhatikan keseimbangan lingkungan dan keselamatan jiwa manusia. Dalam sistem yang berlandaskan syariat, pemanfaatan alam sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dengan aturan ketat yang melarang eksploitasi yang merusak tatanan ekosistem.
Oleh karena itu, kebutuhan akan tegaknya syariat Islam dalam mengatur tata kelola alam dan ruang hidup saat ini bukan lagi sekadar pilihan atau wacana belaka. Ini merupakan harapan agar rakyat tidak terus-menerus dikorbankan oleh sistem kapitalis sekuler yang abai. Masyarakat membutuhkan sistem yang lebih memedulikan nyawa manusia daripada sekadar angka-angka kekayaan para kapitalis. Jangan sampai harapan rakyat terus hanyut setiap kali hujan turun dan tanah bergeser.
Wallahu a'lam bishshawab.
0 Komentar