Oleh: Intan A.L.
Pegiat Literasi
Apa yang hari ini terjadi di Gaza bukan sekadar tragedi kemanusiaan. Ia adalah potret paling telanjang dari proyek kolonial modern yang dikemas dengan bahasa "perdamaian", "rekonstruksi", dan "stabilitas regional". Di balik reruntuhan bangunan, ribuan jasad syuhada, dan jutaan warga yang terusir, sedang berjalan satu agenda besar: penguasaan total Gaza oleh Amerika Serikat dan Israel, baik secara fisik, politik, maupun geopolitik.
Narasi "New Gaza" dan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza (DPG) bukanlah solusi bagi penderitaan rakyat Palestina. Ia justru menjadi alat baru untuk mengunci hasil genosida, menghapus jejak kejahatan, dan melegitimasi pendudukan dalam bentuk yang lebih halus.
Fakta yang Tidak Bisa Disangkal
Pertama, sejumlah pejabat dan menteri Israel secara terbuka menyerukan penghancuran total Gaza dan pengusiran paksa warganya. Pernyataan ini bukan sekadar slip of the tongue, melainkan refleksi dari ideologi Zionisme ekstrem yang sejak awal memandang tanah Palestina sebagai ruang kosong yang harus "dibersihkan" dari penduduk aslinya. Apa yang disebut sebagai "hak membela diri" berubah menjadi pembantaian sistematis terhadap warga sipil, rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsian.
Kedua, Amerika Serikat secara paralel mulai menggulirkan gagasan pembangunan "New Gaza". Rekonstruksi ini tidak lahir dari pengakuan atas kejahatan Israel, tidak pula disertai tuntutan penghentian pendudukan. Justru sebaliknya, pembangunan tersebut dirancang setelah Gaza diratakan dengan tanah, seolah kehancuran itu adalah tahap awal yang "wajar" sebelum pembangunan dimulai.
Ketiga, AS mendorong pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, sebuah badan internasional yang diklaim bertujuan menjaga stabilitas dan transisi pascaperang. Namun, struktur, pendanaan, dan arah kebijakannya berada di bawah bayang-bayang kepentingan AS dan sekutunya. Bahkan, sejumlah negara Muslim dirangkul untuk memberikan legitimasi politik dan moral terhadap proyek ini.
Jika disatukan, ketiga fakta di atas membentuk satu pola yang sangat jelas. AS dan Israel tidak sedang memikirkan perdamaian, tetapi sedang menyusun ulang kendali atas Gaza dalam bentuk yang lebih permanen dan "diterima" komunitas internasional.
Ambisi utama mereka adalah menguasai Gaza sambil menghilangkan jejak genosida. Dengan membangun "New Gaza", fokus dunia diarahkan pada masa depan, bukan pada kejahatan yang baru saja terjadi. Kuburan massal ditutup dengan beton baru, dan darah para syuhada ditenggelamkan dalam narasi pembangunan ekonomi.
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza berfungsi sebagai alat pengunci politik internasional. Melalui badan ini, AS dapat mengontrol siapa yang berkuasa, siapa yang mengelola keamanan, dan bagaimana Gaza berhubungan dengan dunia luar. Dengan melibatkan negara-negara Muslim tertentu, AS menciptakan ilusi konsensus global, seolah umat Islam sendiri telah menyetujui skema tersebut.
Ini adalah strategi klasik kolonialisme: menghancurkan, lalu membangun kembali sesuai kepentingan penjajah, sambil memanfaatkan elite lokal atau regional sebagai stempel legitimasi. Gaza tidak lagi dijajah dengan tank semata, tetapi dengan kontrak, lembaga internasional, dan jargon diplomasi.
Perlu ditegaskan dengan jernih: Palestina (termasuk Gaza) bukan tanah sengketa biasa, apalagi tanah kosong yang boleh diatur ulang oleh kekuatan global. Ia adalah tanah milik umat Islam yang dirampas secara paksa melalui kolonialisme dan kekerasan. Sejarah, darah, dan akidah mengikatnya dengan umat Islam di seluruh dunia.
Allah ﷻ dengan tegas melarang umat Islam memberikan loyalitas dan ketundukan kepada kekuatan kafir yang memerangi kaum muslimin:
وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ
"Dan barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai wali, maka sungguh dia termasuk golongan mereka."
(QS. Al-Ma'idah: 51)
Menerima skema New Gaza di bawah kendali AS dan Israel (meski dibungkus kata "perdamaian") hakikatnya adalah tunduk pada proyek penjajahan baru. Ini bukan netralitas, melainkan keberpihakan yang berbahaya.
Karena itu, umat Islam dan para penguasa di dunia Islam memiliki kewajiban syar'i dan moral untuk melawan semua makar ini. Diam, apalagi ikut terlibat dalam Dewan Perdamaian Gaza versi AS, sama saja dengan menjadi bagian dari legitimasi penjajahan.
Perjuangan membebaskan Palestina tidak cukup dengan bantuan kemanusiaan, doa, atau kecaman simbolik. Semua itu penting, tetapi tidak menyentuh akar masalah. Akar masalahnya adalah absennya kekuatan politik Islam yang independen, berdaulat, dan berpihak pada umat.
Menegakkan syariat Islam dalam kehidupan publik dan menjadikan pembebasan Palestina sebagai prioritas perjuangan politik umat adalah keharusan. Ini bukan romantisme masa lalu, melainkan kebutuhan strategis hari ini. Sejarah membuktikan bahwa Palestina hanya benar-benar terlindungi ketika berada di bawah kepemimpinan Islam yang kuat dan bersatu.
Di sinilah peran partai politik Islam ideologis menjadi krusial: membangun kesadaran umat, membongkar tipu daya global, dan mengarahkan perjuangan pada perubahan sistemik, bukan sekadar reaksi emosional sesaat.
New Gaza dan Dewan Perdamaian Gaza bukanlah cahaya di ujung lorong, melainkan jebakan baru penjajahan. Jika umat lengah, Gaza akan "dibangun" tanpa rakyatnya, "damai" tanpa keadilan, dan "maju" di atas kuburan para syuhada.
Saatnya umat Islam membuka mata: ini bukan soal rekonstruksi, tetapi soal kedaulatan dan akidah. Melawan makar AS dan Israel bukan pilihan politik, melainkan kewajiban iman. Dan membebaskan Palestina bukan isu regional, melainkan amanah sejarah umat Islam seluruhnya.
Wallahu a'lam bish-shawab.
0 Komentar