Oleh: Nuraeni
Penulis Lepas
Sudah satu pekan Ramadan berlalu, bulan yang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat ketakwaan dan solidaritas sosial. Menjelang dan memasuki bulan suci Ramadan, kita seharusnya tidak hanya melihat semaraknya persiapan ibadah, tetapi juga kesiapan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi paling rentan.
Namun kenyataannya, warga Aceh masih bertahan di pengungsian akibat banjir besar. Hunian tetap belum rampung, dan listrik di beberapa kabupaten bahkan belum menyala. (Ajnn, 24/02/2026). Kondisi ini jelas bukan sekadar angka. Di Aceh Utara, misalnya, masih ada puluhan ribu pengungsi yang memulai hari tanpa kepastian tempat tinggal yang layak.
Masyarakat yang biasanya bergantung pada pertanian atau perdagangan kini kehilangan penghasilan. Bantuan pemerintah dirasakan berjalan lambat dan tidak merata, sehingga warga hanya bisa berharap pada bantuan sesama masyarakat atau relawan. Dalam perspektif ketahanan pangan, kondisi ini sangat rapuh. Saat waktu sahur dan berbuka hampir tiba, banyak keluarga yang tetap tidak memiliki penghasilan tetap maupun akses pangan yang aman.
Kondisi ini mengundang pertanyaan, apakah negara sudah menjalankan tugas fundamentalnya untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya? Pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan rekonstruksi pascabencana, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum menyentuh kehidupan korban secara konkret.
Ketika hunian sementara belum tersedia meski sudah memasuki Ramadan, ketika listrik masih padam di daerah terdampak, dan ketika bantuan sering tertunda, itu bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan kemanusiaan.
Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab riayah, yaitu merawat dan menjamin kesejahteraan rakyatnya, terutama mereka yang terdampak bencana. Pemerintahan yang peduli akan memprioritaskan pemulihan yang cepat, penanganan masalah pangan dan listrik, serta dukungan menyeluruh di momen penting seperti Ramadan.
Kebijakan publik seharusnya tidak hanya bersifat administratif atau pencitraan, tetapi benar-benar solutif: realokasi anggaran yang cepat, distribusi bantuan yang efisien, dan pengerahan sumber daya secara maksimal.
Ramadan mengajarkan kita empati dan kepedulian. Namun, empati tidak cukup berhenti pada individu. Negara pun harus hadir secara nyata.
Wallahu a'lam bissawab
0 Komentar