Oleh: Ummu Ara
Pegiat Literasi
Kondisi Palestina hari ini masih jauh dari kata damai. Di Gaza, kehancuran fisik akibat agresi militer belum pulih; jutaan manusia hidup dalam keterbatasan, kelaparan, dan tinggal di tenda-tenda pengungsian. Infrastruktur pendidikan lumpuh, sementara masa depan generasi muda terancam. Di sisi lain, di Tepi Barat, kekerasan terus berlangsung, penembakan, pembunuhan, dan penggusuran dilakukan baik oleh tentara maupun pemukim. Fakta ini menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan di Palestina bukan sekadar konflik sesaat, melainkan penjajahan sistematis yang terus berulang.
Di tengah situasi tersebut, muncul berbagai gagasan politik seperti pembentukan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) yang disebut-sebut sebagai langkah menuju stabilitas. NCAG beranggotakan teknokrat Gaza dan diberi mandat untuk mengawasi pelucutan senjata, menyatukan hukum dan komando, serta mengintegrasikan atau membubarkan kelompok bersenjata. Sekilas, hal ini tampak sebagai solusi administratif yang rasional. Namun, jika ditelaah lebih dalam, langkah ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar yang sering disebut sebagai BoP (Blueprint of Peace) yang didorong oleh kekuatan global.
Permasalahannya, narasi perdamaian yang dibangun sering kali tidak berpijak pada realitas di lapangan. Sejarah mencatat bahwa berbagai perjanjian damai yang melibatkan Israel kerap dilanggar. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi tanpa konsekuensi berarti, menunjukkan bahwa komitmen terhadap perdamaian tidak pernah benar-benar tulus. Oleh karena itu, wajar jika rakyat Palestina bersikap skeptis terhadap setiap inisiatif yang datang dari pihak-pihak yang selama ini tidak netral.
Lebih jauh, keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai skema perdamaian juga menimbulkan tanda tanya besar. Dalam banyak kesempatan, kebijakan politik dan militernya menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada Israel, termasuk penggunaan hak veto di forum internasional untuk melindungi kepentingannya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konsep seperti BoP bukanlah solusi murni, melainkan alat untuk melegitimasi agenda yang lebih besar, termasuk penguasaan wilayah dan perubahan demografi.
Dalam perspektif Islam, umat diingatkan untuk bersikap waspada terhadap pihak-pihak yang memiliki rekam jejak permusuhan. Allah ﷻ berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mā’idah ayat ke 82 bahwa kaum yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman (kaum yahudi dan musyrik) akan selalu menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan tidak boleh diberikan secara naif tanpa mempertimbangkan fakta dan sejarah.
Selain itu, Al-Qur’an juga menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang mengklaim membawa kebaikan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mā’idah ayat 64 disebutkan bahwa mereka terus membuat kerusakan, sementara Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat demikian. Ayat ini relevan dalam membaca berbagai proyek politik global yang dibungkus dengan istilah “perdamaian”, namun berujung pada ketidakadilan.
Penjajahan yang terjadi di Palestina tidak dapat dihapus hanya dengan narasi atau kesepakatan administratif. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa akar persoalannya adalah ketidakadilan struktural yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, umat Islam perlu menyadari bahwa solusi parsial yang tidak menyentuh akar masalah hanya akan memperpanjang penderitaan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisā’ ayat 141, Allah menegaskan bahwa orang-orang kafir tidak akan diberi jalan untuk menguasai orang-orang beriman, sebuah prinsip yang menuntut kewaspadaan dan kemandirian umat.
Lebih mengkhawatirkan lagi, ketika sebagian penguasa di negeri-negeri Muslim justru mendukung atau terlibat dalam skema yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat Palestina. Dukungan terhadap konsep yang tidak adil berpotensi menjadi bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Hal ini menuntut adanya kesadaran kolektif untuk mengkritisi setiap kebijakan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan isu kemanusiaan global.
Pada akhirnya, persoalan Palestina bukan hanya isu lokal, melainkan persoalan umat yang membutuhkan kesatuan sikap. Umat Islam perlu membangun kekuatan bersama, baik dalam aspek pemikiran, politik, maupun solidaritas kemanusiaan. Persatuan ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk menghadapi berbagai bentuk dominasi dan penjajahan modern.
Dengan demikian, penting bagi umat untuk tidak terjebak dalam penyesatan opini yang dibungkus dengan narasi perdamaian. Kesadaran kritis, pemahaman sejarah, dan komitmen terhadap nilai keadilan harus menjadi dasar dalam menyikapi setiap solusi yang ditawarkan. Hanya dengan itu, perjuangan menuju kemerdekaan dan keadilan bagi Palestina dapat terus terjaga dan tidak kehilangan arah.
Wallahu a’lam bish-shawab.
0 Komentar