Oleh: Novita Mayasari, S.Si.
Penulis Lepas
Akhir-akhir ini, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas. Bahkan, sejumlah elemen publik mulai mendesak pemerintah agar mengevaluasi dan keluar dari forum internasional tersebut. Desakan ini muncul setelah meningkatnya konflik geopolitik di Timur Tengah dan menjadi sorotan publik atas bergabungnya Indonesia ke BoP setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran kembali memicu gejolak perang (Tempo, 05/03/2026).
Beberapa kelompok masyarakat sipil memandang bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya pertentangan antara tujuan perdamaian yang diusung BoP dengan tindakan dari negara yang memimpin forum tersebut. Terlebih lagi, dalam sebuah petisi publik, sebagian pihak menyebutkan bahwa BoP bukan lagi "Board of Peace", namun menjadi "Board of War". Karena konflik yang terjadi justru disebabkan oleh negara yang memiliki pengaruh besar dalam organisasi tersebut.
Di sisi lain, seruan agar Indonesia keluar dari BoP datang dari sejumlah kalangan, seperti mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil. Mereka berpendapat bahwa pemerintah perlu meninjau kembali keanggotaan Indonesia apabila forum tersebut tidak mendukung perdamaian dunia ataupun kemerdekaan saudara kita di Palestina.
Tak hanya itu, berbagai organisasi mahasiswa internasional seperti Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di luar negeri juga turut menyuarakan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaan dalam BoP.
Masyarakat saat ini telah melihat secara terang benderang kejadian yang telah dipertontonkan di ruang publik hingga memberikan respons dan penilaiannya kepada pemerintah. Akan tetapi, di tengah berbagai kritik, Presiden Prabowo Subianto justru menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa sehingga pemerintah memilih menunda untuk sementara waktu seluruh pembahasan terkait BoP sembari memantau perkembangan konflik di Timur Tengah.
Tentu saja hal ini menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat dan berbagai elemen karena dinilai tidak menunjukkan keberpihakan pada nilai kemanusiaan. Nyatanya, isu BoP ini bukan hanya sekadar kebijakan luar negeri biasa, tetapi telah berkembang menjadi perdebatan publik mengenai arah politik Indonesia di kancah internasional.
BoP dan Dinamika Kekuatan Politik Global
Jika kita cermati, BoP ini tidak mampu mewujudkan perdamaian dunia. Mirisnya, ketua BoP, yakni Amerika Serikat (AS), justru menjadi salah satu pihak pelaku perang. Maka, tak heran jika terjadi hal yang demikian. Mengingat saat ini AS merupakan negara pertama yang menjadi poros dunia dan menjadi pusat gravitasi politik internasional. Negara ini memiliki pengaruh besar dalam menentukan, bahkan membuat kebijakan global.
Oleh karenanya, negara lain harus mempertimbangkan setiap langkah yang diambil AS. Sebab, kemungkinan besar keputusannya dapat memengaruhi harga minyak dunia, harga kebutuhan pokok, arah politik internasional, dan lain-lain.
Meskipun posisi Indonesia disebut sebagai negara berkembang, akan tetapi Indonesia tidak memiliki kekuatan, apalagi menentukan arah BoP. Sebab, Indonesia hanya mengikuti dan patuh terhadap rencana sang ketua (AS). Dengan kata lain, Indonesia hanya menjadi bagian dari strategi global yang sebenarnya tidak berada dalam kendalinya.
Semua ini merupakan penggambaran daripada penerapan sistem kapitalisme global. Tentu dalam hal ini, negara kuat akan terus melakukan upaya demi menguasai dunia serta menyebarkan ideologi yang dianutnya, yaitu sekularisme (memisahkan agama dari kehidupan) ke seluruh penjuru dunia melalui berbagai bentuk pengaruh politik, ekonomi, dan penjajahan.
Oleh karenanya, agenda BoP ini dipandang sebagian pihak sebagai bagian dari proyek AS untuk menguasai Palestina, mengusir penduduknya, dan tentunya untuk melucuti perlawanan Hamas. Alhasil, sikap pemerintah yang masih ingin bertahan di BoP dinilai mengindikasikan bahwa sebenarnya Indonesia berada pada cengkeraman AS. Dengan kata lain, Indonesia secara politik masih terjajah. Karena berbagai proyek internasional yang dipimpin negara pertama tentunya tidak akan luput dari agenda kepentingan tertentu.
Persatuan Politik Umat sebagai Jalan Pembebasan
Islam memandang bahwa kaum muslim di belahan dunia mana pun merupakan satu kesatuan. Rasulullah ﷺ bahkan mengumpamakan mereka sebagai satu tubuh. Sebagaimana sabda beliau:
مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى
"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam." (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kaum muslim harus saling peduli, tolong-menolong, saling melindungi, dan merasakan penderitaan saudara-saudaranya.
Maka, keterlibatan dalam proyek politik global yang berpeluang merugikan kaum muslim ini perlu ditinjau secara tajam. Apabila suatu kerja sama internasional makin memperkuat penguasaan yang menindas umat Islam, maka kerja sama tersebut dinilai tidak sejalan dengan persatuan umat Islam. Sejatinya, dalam konteks kasus BoP ini, Indonesia haram bergabung dengan BoP karena BoP ini merupakan strategi AS untuk menguasai Palestina.
Maka, sudah seharusnya kaum muslim menyadari betapa pentingnya kemandirian politik umat Islam. Hal ini dilakukan agar kaum muslim tidak berada di bawah dominasi kekuatan asing sehingga umat Islam dapat menentukan sendiri sikap politiknya tanpa tekanan dari kekuatan global.
Terkait pembebasan Palestina dari segala bentuk penjajahan, Islam telah memberikan solusi yang komprehensif. Dalam kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah jilid II karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dijelaskan bahwa pembelaan terhadap wilayah kaum muslim yang diduduki merupakan kewajiban yang harus diupayakan secara kolektif melalui jihad. Karena persoalan pendudukan di Palestina tidak akan cukup jika hanya melalui diplomasi atau retorika internasional yang dipengaruhi oleh kepentingan negara besar.
Pembebasan wilayah yang tertindas memerlukan kekuatan politik umat Islam yang bersatu dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Maka, dalam hal ini, jihad menjadi solusi hakiki. Imam (khalifah) akan mengomandoi tentara muslim sedunia untuk berperang secara langsung guna mengusir para penjajah dan menyelamatkan kaum muslim.
Sudah saatnya umat Islam membangun kembali persatuan politik umat sehingga memiliki kekuatan nyata dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia. Insyaallah, dengan persatuan tersebut umat Islam tidak akan terpecah belah, tidak mudah diadu domba, serta tidak lagi berada dalam posisi lemah di tengah percaturan politik internasional.
Wallahu a'lam bish-shawab.
0 Komentar