PASIR TIMAH DAN PEREBUTAN KEPEMILIKAN UMUM

Oleh: Ilma Nafiah

Penulis Lepas

Rencana pengerukan pasir timah dari bibir pantai hingga radius satu mil di wilayah Karimun kembali memunculkan polemik di tengah masyarakat. Proyek yang melibatkan badan usaha milik daerah dan pihak lain ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan serta potensi kerugian bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut (Gokepri, 04/03/2026).

Pasir timah merupakan salah satu sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi. Namun, dalam praktik pengelolaannya, sumber daya tersebut sering kali melibatkan banyak pihak, mulai dari negara, perusahaan swasta, hingga individu. Kondisi ini mencerminkan pola pengelolaan sumber daya alam dalam sistem kapitalisme yang memungkinkan kepemilikan umum berada di tangan berbagai pihak.

Akibatnya, pengelolaan sumber daya yang seharusnya menjadi milik bersama sering kali berubah menjadi komoditas yang diperebutkan demi keuntungan ekonomi. Tidak jarang muncul konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas eksploitasi tersebut.

Selain itu, banyaknya pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Ketika regulasi tidak selaras atau kepentingan ekonomi lebih dominan, masyarakatlah yang sering kali menanggung dampaknya, baik berupa kerusakan lingkungan maupun berkurangnya akses terhadap sumber penghidupan.

Dalam perspektif Islam, sumber daya alam yang jumlahnya besar dan dibutuhkan oleh masyarakat luas termasuk kategori kepemilikan umum. Sumber daya tersebut tidak boleh dimonopoli oleh individu, perusahaan swasta, maupun pihak asing.

Negara dalam sistem Islam berperan sebagai pengelola utama atas kepemilikan umum tersebut. Tugas negara bukan menyerahkan pengelolaannya kepada berbagai pihak untuk mendapatkan keuntungan, melainkan mengelolanya secara langsung demi kemaslahatan rakyat.

Hasil dari pengelolaan sumber daya alam tersebut kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan fasilitas umum, serta pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Dengan demikian, sumber daya alam tidak menjadi objek eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.

Polemik pengerukan pasir timah di Karimun ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam bukan sekadar persoalan ekonomi. Persoalan ini juga menyangkut keadilan dalam kepemilikan dan distribusi kekayaan alam agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.