Oleh: Siti Rohmah, S.Ak.
Pemerhati Kebijakan Publik
Menjelang Ramadan, ribuan warga Aceh masih tinggal di pengungsian. Huntara belum rampung. Di beberapa kabupaten, listrik belum menyala. Sepekan menjelang Ramadan, data yang tercatat bagi sisa pengungsi korban banjir di Kabupaten Aceh Timur yaitu sebanyak 675 kepala keluarga atau 2.368 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 14 titik dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Ulim, Pante Bidari, Julok, Serbajadi, dan Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur (Kompas, 12/02/2026).
Warga saat ini hanya bisa menggantungkan harapan pada bantuan masyarakat, baik kebutuhan pokok dan lain-lain, karena mereka belum bisa bekerja lagi. Bantuan dari pemerintah sendiri terasa lambat sehingga ketahanan pangan korban bencana sangat rapuh.
Abainya Peran Negara
Negara abai terhadap nasib korban bencana Sumatra, terutama Aceh, pada bulan Ramadan. Pemerintah mengklaim sudah melakukan berbagai kebijakan untuk rekonstruksi pascabencana, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan riayah yang memadai. Masih banyak yang tinggal di tempat pengungsian, membutuhkan tempat tinggal yang layak dan kebutuhan sehari-hari yang harus terpenuhi. Namun, mereka hanya bisa menunggu bantuan pemerintah karena belum bisa mencari penghasilan sendiri. Mereka menuntut kebutuhan mereka diprioritaskan.
Namun, saat ini negara seolah gagal menjalankan peranannya sebagai ra'in, yang seharusnya melindungi dan mengayomi warganya. Akibatnya, wilayah yang terdampak bencana masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Penanganan yang kurang maksimal membuat Ramadan tahun ini terasa sangat berbeda bagi para korban. Mereka terpaksa merayakan bulan suci tanpa tempat tinggal yang layak, tanpa makanan yang cukup, dan jauh dari kemeriahan yang biasanya mewarnai penyambutan Ramadan di tengah-tengah masyarakat.
Model kepemimpinan kapitalistik juga menjadikan kebijakan bersifat hanya sekadar untuk pencitraan, tidak solutif. Pemerintah mengklaim sudah melakukan penanganan maksimal, tetapi fakta di lapangan tidak sesuai. Begitulah kapitalisme menangani bencana: tidak menyelesaikan akar masalahnya, dan ketika mengatasi pun tidak maksimal dan menyeluruh karena adanya kepentingan politik maupun pribadi yang didahulukan. Lagi-lagi rakyatlah yang menjadi korban.
Solusi Islam
Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar dalam memperhatikan ibadah warganya, sehingga bulan Ramadan disambut dengan serius agar rakyat dapat menjalankan ibadah secara optimal. Ramadan adalah bulan penuh berkah yang harus disambut dengan sukacita, dan seluruh rakyat, termasuk korban bencana, berhak merasakannya.
Negara khilafah tentu akan memberikan perhatian khusus kepada wilayah yang terdampak bencana. Kebijakan, anggaran, dan sumber daya manusia akan dikerahkan untuk mempercepat proses rekonstruksi.
Saat terjadi bencana, negara akan segera bertindak agar ketakutan dan kesulitan tidak berlarut-larut membayangi para korban. Prioritas utama adalah pembangunan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, sehingga mereka bisa hidup dengan nyaman. Kebutuhan pokok akan terus disuplai, dan kecemasan terkait pangan akan diatasi.
Visi riayah dalam khilafah memastikan bahwa kebijakan dan pengelolaan anggaran untuk wilayah bencana berjalan secara efektif dan solutif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pencitraan. Para pejabat akan diminta untuk bertanggung jawab penuh atas tugas mereka dalam penanggulangan bencana dan pemberian bantuan kepada korban.
Negara tidak akan membatasi anggaran untuk rekonstruksi bencana. Dana untuk bencana selalu tersedia, baik dari pos pemasukan yang tetap maupun dharibah. Dalam negara Islam, sumber daya alam dikelola untuk kepentingan negara, sehingga hasilnya maksimal untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan memperkuat kas negara. Dengan demikian, negara akan mandiri dalam penanganan bencana tanpa harus bergantung pada utang.
Hanya dengan menerapkan hukum Allah di muka bumi ini, segala permasalahan dapat diselesaikan.
Wallahu a'lam bish-shawab.
0 Komentar