PRODUK AS TANPA SERTIFIKAT HALAL, ISLAM TAK BUTUH KOMPROMI


Oleh: Ermawati
Aktivis Dakwah

Sekali lagi, keputusan presiden mengenai kebijakan pelonggaran sertifikat halal untuk produk AS sangatlah menyakiti perasaan umat Islam. Inikah hasil dari kerja sama Board of Peace (BoP)? Negara kita semakin tidak memiliki kedaulatan, mudah sekali diatur oleh negara lain.

Dalam dokumen perjanjian perdagangan timbal balik (Agreements on Reciprocal Trade) yang ditandatangani kedua presiden, Prabowo Subianto dan Donald Trump, dijelaskan bahwa "Indonesia akan membebaskan produk-produk AS dari persyaratan serta pelabelan halal."

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menyepakati tarif dagang setelah bernegosiasi selama berbulan-bulan. Keputusan ini direspons dengan bermacam kritik, salah satunya terkait kelonggaran sertifikasi halal yang melekat pada produk dari AS (BBC, 24/02/2026).

Kebijakan presiden mengenai kelonggaran sertifikat halal terhadap produk AS sangatlah tidak tepat serta menimbulkan berbagai kritikan dari masyarakat. Sertifikat halal merupakan bukti atas produk yang dijual, baik makanan ataupun minuman dan produk lainnya, haruslah benar-benar terjamin kualitas kehalalannya. Baik dari awal proses penyembelihan ataupun pembuatannya, semuanya harus sesuai dengan syariat Islam.

Jangan sampai hanya karena menginginkan kerja sama perjanjian dagang dengan AS, lalu diiming-imingi harga murah, negara sudah melupakan kedaulatannya. Atau memang kata halal dan haram itu hanyalah keterangan di atas kertas saja yang tiada artinya bagi negara? Namun, umat sangat marah dan kecewa karena kita sebagai negara mayoritas Islam, mengapa begitu mudahnya terperdaya hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar lalu menukarnya dengan akidah?

Akan tetapi, berbeda halnya sikap negara bila dibandingkan dengan rakyat. Negara menggunakan seluruh kekuasaannya, mau tidak mau rakyat harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara. Berbeda halnya jika rakyat ingin usaha, harus memiliki sertifikat halal; kalau tidak, maka tidak ada izin berdagang. Tetapi, mengapa dengan negara yang jelas-jelas negara kafir dan menjajah negeri Islam, negara begitu longgar hingga mempermudah jalannya? Padahal, sesungguhnya negara AS hanya ingin menjajah, merampas, dan menguasai seluruh kekayaan negeri-negeri Islam.

Sungguh sangat disayangkan sekali kebijakan halal dan haram bisa diterjang bagi mereka yang memiliki modal dan kekuasaan. Jadi, apa gunanya halal dan haram bagi negara? Berarti selama ini rakyat hanya dijadikan alat untuk menghasilkan keuntungan. Sikap abai negara telah membuktikan betapa rusaknya sistem negara saat ini, yang memisahkan agama dari kehidupan. Negara lebih mementingkan perjanjian dagang dengan AS daripada memikirkan keimanan rakyat yang rusak karena plin-plan-nya negara dalam menentukan kebijakan.

Negara lebih mementingkan keuntungan dan bisnis sehingga mengabaikan kehidupan akhirat. Bahkan, negara rela menukar akidah dengan materi. Semakin tampak terlihat jelas betapa rusak dan bobroknya sistem saat ini. Pemimpin lebih berpihak pada kafir daripada urusan rakyatnya. Padahal, sudah jelas AS adalah negara kafir. Tidak mungkin AS tidak akan berdampak jelek untuk masa depan generasi muda. Dan juga, AS adalah negara sekutu Israel yang menjajah saudara muslim Palestina. Masihkah kita mau menerimanya?

Allah ﷻ telah menegaskan:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ
"Siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut wahyu yang Allah turunkan, mereka itulah para pelaku kezaliman." (QS. al-Maidah [5]: 45)

Menurut pandangan Islam, agama bukanlah untuk dinegosiasikan karena ini menyangkut akidah umat dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba. Halal dan haram murni diambil dari standar hukum syariat Islam. Selain itu, hukum halal dan haram tidak hanya terkait pada makanan dan minuman saja, tetapi semua aspek kehidupan umat haruslah mengetahuinya.

Inilah sebabnya umat sangat membutuhkan khilafah untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai satu-satunya pedoman hidup, serta memahami dengan baik tentang syariat Islam. Khilafah akan memastikan kehalalan dalam makanan, minuman, dan produk lainnya, sekaligus mengajak umat untuk meningkatkan keimanan kepada Allah ﷻ.

Namun, semua ini tidak akan terwujud begitu saja. Dibutuhkan perubahan yang mendasar dan hakiki. Umat harus bersatu di bawah kepemimpinan khalifah Islamiah yang menjalankan syariat Islam secara kaffah, menjadikan Al-Qur'an sebagai satu-satunya pedoman hidup. Hanya dengan demikian, semua bentuk kecurangan, kemunafikan, kezaliman, dan penjajahan akan berakhir di muka bumi. Dengan menegakkan kehidupan Islam, keberkahan dan rida Allah akan diperoleh oleh umat.

Allahu a'lam bish-shawab.

Posting Komentar

0 Komentar