PELONGGARAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DARI AS: PERTIMBANGAN IMAN ATAU AMAN?

Oleh: Ummu Aqila

Penulis Lepas

Kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ATR) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) memunculkan polemik serius di tengah umat. Dalam dokumen ATR, khususnya Pasal 2.9 tentang ketentuan halal untuk produk manufaktur, diatur bahwa sejumlah produk asal AS dibebaskan dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal di Indonesia. Produk seperti kosmetik, alat kesehatan, serta barang manufaktur lain tidak lagi wajib mengikuti prosedur sertifikasi halal nasional. Bahkan, label halal dari lembaga AS yang diakui disebut dapat diterima tanpa persyaratan tambahan.

Lebih jauh, Indonesia juga disebut tidak akan mengenakan kewajiban pelabelan bagi produk nonhalal. Artinya, produk yang jelas tidak memenuhi standar halal pun tidak wajib mencantumkan penanda khusus. Otoritas halal Indonesia melalui BPJPH harus mengakui sertifikasi halal dari AS tanpa intervensi lebih lanjut. Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini benar-benar demi keamanan dagang atau justru menggadaikan prinsip keimanan?

Ekosistem Halal yang Belum Kokoh

Padahal, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Jaminan Produk Halal, peraturan turunan dari Kementerian Agama, serta kelembagaan seperti BPJPH. Namun, harus diakui bahwa implementasi ekosistem halal di dalam negeri sendiri belum sepenuhnya optimal. Banyak pelaku usaha kecil masih berproses dalam sertifikasi, pengawasan belum merata, dan literasi halal masyarakat belum kuat.

Dalam kondisi seperti itu, pembebasan sertifikasi bagi produk luar justru berpotensi melemahkan sistem yang sedang dibangun. Alih-alih memperkuat kedaulatan halal nasional, kebijakan ini bisa menciptakan standar ganda: produk dalam negeri diperketat, sedangkan produk asing dipermudah. Ini bukan hanya soal prosedur administratif, melainkan menyangkut konsistensi negara dalam menjaga prinsip halal-haram.

Lebih dari itu, konsep halal dalam Islam tidak terbatas pada makanan dan minuman. Kosmetik, obat, kemasan, hingga bahan penolong produksi termasuk dalam cakupan hukum syariat. Mengabaikan aspek ini berarti mempersempit makna halal hanya pada konsumsi pangan, padahal Islam mengatur seluruh dimensi kehidupan.

Halal-Haram: Prinsip Iman, Bukan Sekadar Label

Bagi seorang Muslim, halal dan haram adalah perkara akidah. Allah ﷻ berfirman, “Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ...” (QS. Al-Baqarah: 168). Perintah ini menunjukkan bahwa kehalalan bukan pilihan sekunder, melainkan kewajiban syar’i.

Dalam Islam, negara berfungsi sebagai ra’in (pengurus) yang memelihara urusan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Tanggung jawab itu mencakup penjagaan akidah dan penerapan hukum syariat, termasuk dalam urusan perdagangan.

Jika standar halal diserahkan pada negara yang secara ideologis tidak menjadikan syariat sebagai rujukan, di manakah posisi perlindungan terhadap umat? Amerika Serikat bukan negara yang mendasarkan regulasinya pada hukum Islam. Memberikan kewenangan penuh kepada otoritas mereka dalam menentukan standar halal untuk pasar Muslim terbesar di dunia tentu menimbulkan kegelisahan.

Antara Kepentingan Dagang dan Kedaulatan Syariat

Argumentasi yang sering mengemuka adalah demi efisiensi perdagangan dan tarif yang lebih kompetitif. Namun, di sinilah letak problem mendasar: ketika pertimbangan ekonomi ditempatkan di atas pertimbangan syariat. Inilah wajah sekularisme, yakni memisahkan agama dari tata kelola publik dan menjadikan materi sebagai ukuran utama kebijakan.

Jika keuntungan ekonomi menjadi prioritas tunggal, nilai ruhiah akan tersisih. Padahal, keberkahan tidak identik dengan laba semata. Keamanan dalam perspektif Islam bukan sekadar stabilitas dagang, tetapi juga keselamatan iman.

Kekhawatiran semakin menguat ketika sertifikasi halal untuk produk sembelihan pun diizinkan mengikuti standar dari negara asal. Dalam fikih, sembelihan memiliki ketentuan rinci yang tidak bisa diserahkan kepada pihak yang tidak menjadikan syariat sebagai pedoman hidup.

Peran Ulama dan Arah Kepemimpinan

Dalam situasi seperti ini, ulama memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kejelasan status halal-haram. Mereka adalah rujukan umat dalam menjelaskan batasan syariat. Standar halal tidak boleh ditentukan oleh pihak yang tidak tunduk pada hukum Allah. Umat pun dilarang menjadikan kaum kafir sebagai pelindung dalam perkara yang menyangkut prinsip agama.

Kaum Muslimin sejatinya membutuhkan institusi negara yang berasaskan akidah Islam, yang menjadikan halal-haram sebagai standar kebijakan. Negara yang orientasi kepemimpinannya adalah rida Allah, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep politik Islam, institusi itu dikenal sebagai khilafah sebagai ra’in dan junnah (pelindung).

Khilafah bertanggung jawab memastikan setiap komoditas yang masuk ke wilayahnya memenuhi standar syariah. Tidak ada kompromi dalam perkara yang menyangkut akidah. Bahkan, dalam fikih siyasah, kerja sama dengan negara kafir harbi fi’lan dibatasi secara ketat demi menjaga kedaulatan umat.

Iman atau Aman?

Polemik pelonggaran sertifikasi halal ini pada akhirnya membawa kita pada pertanyaan besar: apakah kebijakan ini lahir dari pertimbangan iman atau semata-mata pertimbangan aman secara ekonomi? Umat Islam tentu menginginkan keamanan dan kesejahteraan. Namun, keamanan sejati tidak boleh dibangun di atas pengabaian prinsip syariat.

Jika halal-haram mulai dinegosiasikan demi tarif dagang, yang terancam bukan hanya regulasi, tetapi juga integritas iman umat. Sudah saatnya kebijakan publik kembali diletakkan dalam kerangka ketakwaan. Sebab, bagi seorang Muslim, keamanan yang hakiki bukan hanya bebas hambatan perdagangan, melainkan juga terjaganya ketaatan kepada Allah ﷻ.

Wallahu a‘lam bi ash-shawab.