Oleh: Abu Ghazi
Pemerhati Kebijakan Publik
Di negeri ini, politik sering kali diperlakukan seperti wilayah “angker” yang dibicarakan dengan hati-hati, disentuh dengan rasa takut, bahkan cenderung dihindari. Anehnya, ketakutan itu tidak berlaku pada bidang lain. Ekonomi dibahas keras, pendidikan dikritik habis-habisan, bahkan agama diperdebatkan secara terbuka. Namun, ketika masuk ke ranah politik, banyak orang tiba-tiba memilih diam.
Fenomena ini tidak lahir begitu saja. Politik kerap dianggap terlalu “berkuasa” sekaligus “kotor”, sehingga muncul anggapan bahwa agama harus dijauhkan darinya. Padahal, dalam perspektif Islam, tidak ada pemisahan antara politik dan agama. Keduanya bukan entitas yang saling bertentangan, melainkan saling terikat, dengan satu syarat penting: politik harus tunduk pada nilai agama, bukan sebaliknya.
Pandangan ini bahkan diakui oleh banyak pemikir dunia. Michael H. Hart, misalnya, menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Alasannya jelas, yaitu beliau bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin politik yang mampu menyatukan dua dimensi tersebut dalam satu sistem yang utuh. Namun, di titik inilah problem besar muncul, bukan pada konsepnya, melainkan pada praktiknya.
Dari Agamaisasi Politik ke Politisasi Agama
Idealnya, politik dijalankan berdasarkan nilai agama, hal ini dapat disebut sebagai “agamaisasi politik”. Namun, yang sering terjadi justru sebaliknya: agama diperalat untuk kepentingan politik. Ayat dijadikan slogan, simbol dijadikan alat kampanye, dan tokoh agama didekati bukan untuk dimintai nasihat, melainkan untuk mendulang suara. Relasi ini bukan hanya dangkal, tetapi juga berbahaya. Agama kehilangan substansinya, sementara politik kehilangan arah moralnya.
Sejarah Islam sendiri telah mengingatkan bahaya ini. Hasan al-Basri pernah menyatakan bahwa ulama yang mendekati penguasa berpotensi kehilangan integritasnya. Sebaliknya, jika penguasa yang mendatangi ulama, maka yang dicari adalah ilmu, bukan kepentingan. Peringatan ini terasa sangat relevan hari ini, ketika kedekatan antara agama dan kekuasaan sering kali bersifat transaksional, yaitu muncul menjelang pemilu lalu menghilang setelahnya.
Lingkaran Setan Kekuasaan
Kenyataan pahit lainnya adalah berulangnya kasus korupsi, bahkan di institusi yang seharusnya menjadi penjaga moral, seperti kementerian yang mengurusi agama. Ini bukan sekadar ironi, ini adalah krisis.
Masalahnya tidak sesederhana “oknum nakal”. Ada persoalan sistemik yang lebih dalam. Sistem politik yang mahal mendorong biaya tinggi untuk meraih kekuasaan. Akibatnya, ketika seseorang berhasil menduduki jabatan, muncul dorongan untuk “balik modal”.
Logika ini melahirkan siklus yang nyaris tak terputus: masuk kekuasaan → mengembalikan biaya → mencari keuntungan → mempertahankan kekuasaan.
Dalam kondisi seperti ini, integritas individu sering kali kalah oleh tekanan sistem. Bahkan muncul sindiran dari Mahfud MD bahwa “Saat biaya politik semakin mahal, elite juga semakin jelek karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi iblis juga,” Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada individu, tetapi juga pada mekanisme yang membentuk perilaku mereka.
Demokrasi, Popularitas, dan Krisis Kompetensi
Sistem demokrasi modern dibangun untuk mencegah tirani. Kekuasaan dibagi, mekanisme kontrol dibuat, dan rakyat diberi hak untuk memilih. Namun, dalam praktiknya, demokrasi tidak selalu melahirkan pemimpin terbaik, sering kali hanya yang paling populer.
Sejak awal, Socrates telah mengingatkan bahwa demokrasi berpotensi melahirkan pemimpin berdasarkan popularitas, bukan kompetensi. Ketika pilihan politik ditentukan oleh citra, emosi, atau bahkan gimmick, maka kualitas kepemimpinan menjadi taruhan.
Lebih jauh lagi, praktik nepotisme dan akses kekuasaan berbasis kedekatan keluarga memperparah keadaan. Meritokrasi tergeser, keadilan dipertanyakan, dan kepercayaan publik pun terkikis.
Islam: Sistem Nilai dan Etika Kekuasaan
Islam tidak menutup mata terhadap realitas politik. Justru sebaliknya, ia menawarkan kerangka yang jelas: kekuasaan adalah amanah, bukan privilese.
Al-Ghazali pernah menggambarkan hubungan agama dan kekuasaan seperti dua saudara kembar. Agama tanpa kekuasaan akan lemah, sementara kekuasaan tanpa agama akan runtuh.
Namun, yang sering dilupakan adalah dimensi etika. Dalam Islam, persoalan kepemimpinan tidak berhenti pada halal dan haram, tetapi naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu pantas atau tidak pantas.
Kisah Umar bin Khattab menjadi contoh klasik. Ia mematikan lampu negara ketika berbicara urusan pribadi, menolak mengangkat anaknya demi menghindari nepotisme, dan hidup sederhana meski memimpin wilayah yang luas. Ini bukan sekadar hukum, ini adalah etika.
Di sinilah letak perbedaan mendasar: pemimpin dalam Islam tidak hanya dituntut benar secara hukum, tetapi juga bersih secara moral dan sensitif terhadap penderitaan rakyat.
Ketika Etika Ditinggalkan
Hari ini, problem terbesar bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi hilangnya rasa pantas. Pejabat bermewah-mewahan di tengah kesulitan rakyat, tokoh agama terjebak dalam pusaran kepentingan, dan kebijakan publik sering kali jauh dari kepentingan umat.
Padahal, dalam tradisi Islam, baik ulama maupun penguasa memiliki tanggung jawab moral yang besar. Kemewahan yang berlebihan bukan hanya persoalan gaya hidup, tetapi juga dapat menjadi luka bagi masyarakat yang dipimpin.
Mengembalikan Arah
Masalah politik di negeri ini bukan karena agama terlalu dekat dengan kekuasaan, melainkan karena agama tidak benar-benar dijadikan pedoman. Yang terjadi adalah simbol tanpa substansi, serta retorika tanpa etika.
Jika ingin keluar dari krisis ini, perbaikan tidak cukup hanya pada individu, tetapi juga pada sistem. Lebih dari itu, yang harus dikembalikan adalah orientasi bahwa kekuasaan merupakan amanah, bukan alat untuk kepentingan pribadi.
Islam sejatinya telah mengatur bagaimana kepemimpinan dan politik seharusnya dijalankan. Namun, kepemimpinan yang ideal mustahil terwujud selama kerangka berpolitik masih mengacu pada ideologi kapitalisme dengan penerapan sekularisme, sehingga agama hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita menyadari bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar perbaikan parsial, melainkan penerapan Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah. Dengan demikian, politik yang berjalan adalah politik Islam, dan hukum yang berlaku adalah hukum Islam, bukan hukum buatan manusia yang sarat dengan kepentingan.
Sejarah pun telah membuktikan kegemilangan Islam ketika memimpin peradaban. Pada akhirnya, politik tidak perlu ditakuti. Yang perlu ditakuti adalah ketika politik kehilangan nilai, sementara agama hanya dijadikan hiasan.
0 Komentar