RITUAL MUDIK: KECELAKAAN DAN KEMACETAN MENJADI BIASA

Oleh: Ummu Zaid

Penulis Lepas

Menjelang Lebaran, masyarakat menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Tradisi mudik menjadi momen yang dinantikan untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara dan keluarga di kampung halaman. Namun, di balik suasana bahagia tersebut, ada persoalan serius yang terus berulang setiap tahun, yaitu kemacetan panjang dan kecelakaan lalu lintas yang kerap menelan korban jiwa.

Fenomena ini seolah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari arus mudik dan arus balik. Padahal, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai hal yang wajar. Persoalan ini menunjukkan bahwa masih ada masalah mendasar dalam pengelolaan transportasi, terutama transportasi publik, yang seharusnya mampu memudahkan masyarakat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.

Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Kemacetan parah dan kecelakaan terus terjadi, bahkan menelan korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit. Korlantas mencatat bahwa angka kecelakaan saat mudik 2026 justru mengalami peningkatan. Ini menjadi bukti bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar insidental, melainkan masalah yang berulang tanpa penyelesaian yang tuntas (Kumparan, 19/03/2026).

Jika dicermati lebih dalam, akar persoalan ini tidak hanya bersifat teknis. Selama ini, upaya yang dilakukan cenderung bersifat sementara dan belum menyentuh inti masalah. Minimnya layanan transportasi massal yang nyaman dan terjangkau membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah kendaraan meningkat pesat dan melampaui kapasitas jalan yang tersedia.

Di sisi lain, kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal turut memperburuk keadaan. Masih banyak jalan yang rusak atau tidak memadai untuk menampung lonjakan kendaraan saat musim mudik. Hal ini tentu meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.

Kondisi ini juga mencerminkan bagaimana negara belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai pelayan yang mengurusi rakyat. Dalam sistem kapitalisme, negara cenderung tidak menjadikan keselamatan dan kebutuhan publik sebagai prioritas utama. Akibatnya, jaminan keamanan dan kenyamanan dalam transportasi belum terwujud secara optimal.

Sebaliknya, dalam sistem pemerintahan Islam, Khilafah dipandang mampu menghadirkan solusi yang lebih menyeluruh. Negara akan menjalankan fungsinya sebagai pelayan rakyat dengan menyediakan transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau dalam jumlah yang mencukupi. Dengan demikian, ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dapat dikurangi secara signifikan.

Selain itu, negara juga akan memastikan ketersediaan infrastruktur jalan yang layak dan aman. Jalan akan dibangun dengan kapasitas yang memadai serta dirawat secara berkala agar tidak membahayakan pengguna.

Tidak hanya itu, layanan bagi pemudik juga akan diberikan secara maksimal. Negara akan menyediakan layanan 24 jam yang responsif terhadap berbagai kendala di perjalanan, disertai dengan edukasi dan informasi terkait titik rawan kemacetan maupun kecelakaan. Dengan langkah ini, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan terencana.

Khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam diyakini mampu menghadirkan rahmat bagi seluruh manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam.” (QS Al-Anbiya: 107)