HABIBIE VS MBG: DUA VISI EKONOMI YANG BERBEDA

Oleh: Diaz

Jurnalis Lepas

Pada era 1990-an, Indonesia pernah menempuh jalan yang tidak lazim. Di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, yang sebelumnya dikenal luas sebagai Menteri Riset dan Teknawan, negara ini tidak semata disibukkan oleh program-program konsumtif. Sebaliknya, pemerintah saat itu berani mengalokasikan anggaran besar untuk membangun industri pesawat terbang nasional.

Dari arah kebijakan itulah lahir PT Dirgantara Indonesia, yang sebelumnya bernama IPTN. CN235 pun berhasil mengudara sebagai salah satu simbol kemajuan industri strategis nasional. Ribuan insinyur, teknisi, dan tenaga kerja terlibat dalam proyek besar tersebut. Pada masa itu, nilai tambah yang dihasilkan sangat besar dan memberi kebanggaan sekaligus harapan bagi masa depan bangsa (Kompas, 03/02/2022).

Sebaliknya, pada 2026 Indonesia justru memilih arah yang berbeda. Pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp1,2 triliun per hari, atau kurang lebih Rp330 triliun per tahun, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini ditujukan untuk menyediakan makan siang gratis bagi siswa di seluruh Indonesia. Dari sisi anggaran, nilainya bahkan melampaui sejumlah sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan infrastruktur (Katadata, 13/01/2026).

Di titik inilah tampak dua visi ekonomi yang sangat berbeda. Yang satu berorientasi pada pembangunan kapasitas bangsa, sementara yang lain lebih menekankan pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Yang satu berusaha membangun kemampuan untuk terbang lebih tinggi, sedangkan yang lain berhenti pada pembagian nasi bungkus.

Lalu, pertanyaan yang patut diajukan adalah: mana yang lebih solutif, mana yang lebih cerdas, dan mana yang kebijakkannya berorentasi pada solusi jangka panjang?

Habibie dan MBG dalam Angka dan Sejarah

BJ Habibie adalah seorang ilmuwan sekaligus visioner. Ia memahami dengan baik bahwa kemajuan suatu bangsa tidak diukur hanya dari seberapa banyak rakyatnya diberi makan, tetapi dari sejauh mana bangsa tersebut mampu menciptakan nilai tambah bagi dirinya sendiri. Bagi Habibie, penguasaan teknologi tinggi adalah kunci untuk mencapai kemerdekaan sejati.

Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mencapai prestasi luar biasa:

• Membangun industri pesawat terbang dari nol.
• Menciptakan pesawat CN235 yang mampu bersaing di pasar internasional.
• Menyerap ribuan tenaga kerja berketerampilan tinggi.
• Membangun ekosistem industri yang mendorong inovasi dan perkembangan teknologi.

Dalam sebuah kesempatan, Habibie pernah menghitung bahwa satu unit pesawat CN235 dijual sekitar Rp300 miliar. Untuk menghasilkan nilai yang sama dari ekspor beras, Indonesia harus mengirimkan 300 juta ton beras ke luar negeri. Bayangkan, berapa banyak sawah yang dibutuhkan? Berapa banyak petani? Berapa biaya logistik yang diperlukan? Ini menunjukkan betapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh industri teknologi dibandingkan dengan sektor lain.

Sekarang, coba bandingkan dengan program MBG. Rp1,2 triliun per hari, atau sekitar Rp330 triliun per tahun. Angka ini begitu besar hingga sulit untuk dibayangkan. Rp330 triliun setara dengan hampir 10 persen dari APBN Indonesia, jumlah yang jauh lebih besar dari anggaran untuk pendidikan, kesehatan, atau pertahanan. Program ini bersifat konsumtif, bukan produktif. Ia tidak menciptakan aset jangka panjang, tidak membangun kemandirian, dan tidak meningkatkan daya saing bangsa.

Ustaz Dwi Condro Triono, pakar ekonomi Islam, dalam kajiannya mengingatkan bahwa uang sebesar itu sebaiknya dialokasikan untuk sektor industri strategis. Seperti yang dilakukan oleh Habibie, seperti yang dilakukan oleh Iran, dan seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju lainnya.

Salah satu dampak paling menyakitkan dari program MBG adalah matinya usaha kecil di sekitar sekolah. Warung kelontong, penjual gorengan, tukang bakso, dan pedagang makanan ringan yang selama ini mengandalkan pembeli dari kalangan siswa, kini sepi. Mereka tidak bisa bersaing dengan makanan gratis yang disediakan pemerintah.

Padahal, mereka adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan. Mereka adalah wirausahawan yang bekerja dengan modal terbatas. Mereka membayar pajak, menyekolahkan anak-anak mereka, dan menghidupi keluarga. Kini, mereka mati perlahan karena kebijakan yang mungkin tidak mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem ekonomi.

Apakah memberi makan gratis kepada anak sekolah sebanding dengan membunuh ribuan usaha kecil? Apakah ini yang dimaksud dengan keadilan sosial?

Akar Kesalahan dalam Memilih Prioritas

Dalam dunia ekonomi, terdapat perbedaan mendasar antara kebijakan konsumtif dan kebijakan produktif. Kebijakan konsumtif memberikan manfaat yang bersifat sementara, namun tidak menciptakan aset yang berkelanjutan. Sebaliknya, kebijakan produktif membangun kapasitas, menciptakan nilai tambah, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

MBG adalah kebijakan konsumtif. Program ini memberikan makan, tetapi setelah makanan habis, tidak ada yang tersisa. Anggaran sebesar Rp330 triliun lenyap dalam setahun, dan setiap tahun harus dianggarkan kembali. Ini berlanjut tanpa henti.

Sebaliknya, Habibie memilih kebijakan produktif. Pabrik pesawat yang dibangunnya hingga kini masih berdiri kokoh. Insinyur yang dilatihnya terus berkarya. Teknologi yang dikembangkannya menjadi fondasi bagi kemajuan industri pertahanan dan transportasi. Nilai tambah yang dihasilkan terus mengalir.

Mengapa kita lebih suka memberi makan daripada membangun pabrik? Karena memberi makan adalah solusi instan, populer, dan mudah terlihat. Membangun pabrik memerlukan waktu yang lama, sulit, dan hasilnya tidak langsung tampak. Namun, bangsa yang besar tidak dibangun dengan jalan pintas.

Iran menjadi contoh yang sangat nyata. Setelah revolusi 1979, negara tersebut diembargo oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka tidak dapat membeli senjata, suku cadang, bahkan teknologi medis. Dalam logika umum, hal ini tampak seperti bencana.

Namun, kenyataannya tidak demikian. Embargo justru memaksa Iran untuk berdiri di atas kaki sendiri. Mereka belajar membuat rudal, pesawat tanpa awak, bahkan teknologi nuklir mereka sendiri. Kini, Iran memiliki rudal hipersonik yang dapat melaju hingga kecepatan 16 Mach, kecepatan yang bahkan tidak dimiliki Amerika Serikat. Iron Dome milik Israel pun tidak mampu mendeteksinya.

Bayangkan jika Iran dimanjakan dengan bantuan asing. Mereka akan menjadi negara pengimpor, selamanya bergantung pada negara lain dan tidak akan pernah mandiri. Hal ini mirip dengan kondisi Indonesia saat ini, yang kebanjiran produk-produk dari China, Eropa, dan Amerika, sementara kita hanya menjadi pasar raksasa.

Ustaz Dwi Condro mengingatkan bahwa Indonesia adalah konsumen handphone terbesar di dunia. Setiap orang rata-rata memiliki dua handphone. Anak sekolah kini hampir semuanya memiliki laptop. Namun, kita tidak memproduksi satu pun chip, layar, atau baterai. Semua itu masih kita impor.

Sekarang, kita berada di era kendaraan listrik. Pemerintah gencar mendorong penggunaan mobil dan motor listrik, namun pabriknya milik asing. Baterainya diimpor, teknologinya berasal dari luar negeri. Kita hanya berperan sebagai perakit dan pemasar. Apakah ini yang disebut kemerdekaan? Merdeka secara politik, tetapi terjajah secara ekonomi.

Bayangkan jika Rp330 triliun digunakan untuk membangun pabrik semikonduktor, pabrik baterai, atau pusat riset teknologi. Bayangkan jika Indonesia memiliki merek handphone sendiri, mobil listrik sendiri, dan pesawat sendiri. Bayangkan jika kita bisa mengekspor teknologi, bukan hanya batu bara dan minyak mentah. Itulah visi Habibie. Itulah yang dilakukan Iran. Itulah yang harus kita tiru.

MBG juga memperburuk masalah utang. Anggaran sebesar Rp330 triliun tidak datang begitu saja. Itu berasal dari pajak dan utang. Pajak yang semakin memberatkan rakyat, dan utang yang semakin membebani generasi mendatang.

Saat ini, APBN kita sudah tersedot hingga 40 persen untuk membayar cicilan utang, baik pokok maupun bunga. Setiap tahun, kita menganggarkan ratusan triliun untuk membayar utang, namun utang terus bertambah. Ini adalah situasi gali lubang tutup lubang.

Dalam Islam, utang dibolehkan, tetapi bukan untuk konsumsi. Utang seharusnya digunakan untuk investasi produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah, sehingga kemampuan untuk membayar utang pun meningkat. Utang untuk memberi makan gratis tidak memberikan manfaat apa-apa. Setelah makan habis, yang tersisa hanyalah utang.

Solusinya Kembali ke Jalan Produktif

Dalam ekonomi Islam, konsumsi bukanlah tujuan utama. Islam mengajarkan bahwa manusia harus berusaha dan berproduksi terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah ﷻ berfirman:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Ayat ini memerintahkan umat untuk bertebaran, bekerja, dan mencari rezeki. Bukan hanya duduk menunggu diberikan makan.

Program MBG, meskipun dilandasi niat baik, justru berpotensi mematikan semangat produktivitas. Jika sejak dini anak-anak terbiasa menerima makanan gratis, mereka tidak akan belajar mengenai usaha, pengorbanan, dan pentingnya bekerja keras. Orang tua pun menjadi bergantung pada negara. Pedagang kecil kehilangan pelanggan. Ekosistem ekonomi kita rusak.

Dalam perspektif Islam, negara memiliki kewajiban untuk melindungi umat dan memenuhi kebutuhan dasar. Namun, perlindungan yang paling mendasar adalah membangun kemandirian. Tanpa kemandirian, tidak ada kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan tanpa penguasaan teknologi.

Allah ﷻ berfirman:

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ

“Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka (musuh) dengan segala kekuatan yang kamu miliki.” (QS Al-Anfal: 60)

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk memiliki kekuatan. Kekuatan ini tidak hanya dalam bentuk kekuatan militer, tetapi juga kekuatan ekonomi dan teknologi. Negara yang tidak menguasai teknologi tidak akan pernah menjadi negara yang kuat. Negara tersebut akan selalu bergantung pada negara lain, dan akibatnya mudah diintimidasi.

Habibie memahami hal ini. Iran membuktikan bahwa ketergantungan pada pihak luar dapat dihindari dengan kemandirian dalam bidang teknologi. Kita harus mengikuti jejak tersebut. Rp330 triliun per tahun adalah angka yang sangat besar. Dengan dana sebesar itu, Indonesia dapat:

• Membangun 3 hingga 5 pabrik pesawat terbang baru.
• Mendirikan pusat riset semikonduktor dan kecerdasan buatan.
• Membangun pabrik baterai kendaraan listrik dalam negeri.
• Memberikan beasiswa riset bagi ribuan doktor di bidang teknologi tinggi.
• Membangun sistem pertahanan rudal sendiri.

Semua ini akan menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, menghasilkan produk yang bisa diekspor, dan membuat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri.

Dalam Islam, prioritas anggaran negara harus berpihak pada kepentingan umum yang paling mendesak. Kemandirian teknologi adalah salah satu kepentingan yang paling mendesak saat ini. Tanpa kemandirian, kita akan terus menjadi bulan-bulanan negara lain.

Perlindungan bagi UMKM, Bukan Membunuhnya

Jika ingin membantu rakyat kecil, negara seharusnya memberdayakan UMKM, bukan membunuhnya dengan program konsumtif. Misalnya:

• Memberikan modal usaha tanpa bunga (qardh hasan).
• Membangun pusat pelatihan dan pemasaran.
• Melindungi pasar domestik dari banjir produk impor.
• Memberikan keringanan pajak bagi usaha mikro.

Program MBG, dengan skema yang ada, justru menguntungkan korporasi besar pemasok makanan, sementara warung-warung kecil gulung tikar. Ini bukan redistribusi yang adil. Ini adalah bentuk kronisme ekonomi yang merugikan rakyat.

Pada akhirnya, semua solusi di atas hanya akan konsisten jika Islam diterapkan secara kaffah dalam naungan khilafah. Karena hanya khilafah yang mampu:

• Menjadikan sumber daya alam sebagai milik umum, bukan untuk dikelola asing.
• Melarang riba, sehingga utang tidak membebani generasi.
• Mewajibkan negara menguasai teknologi strategis.
• Melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat.
• Mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas syariat, bukan popularitas politik.

Sejarah membuktikan, pada masa Khilafah Utsmaniyah, negara memiliki industri persenjataan sendiri, pabrik kapal, dan pusat-pusat riset. Mereka tidak bergantung pada Eropa. Mereka justru menjadi rujukan. Indonesia bisa seperti itu. Tapi harus berani berubah.

Habibie memilih jalan membangun. Ia membangun industri pesawat di tengah krisis, di tengah cibiran, di tengah keraguan. Hasilnya, Indonesia sempat memiliki kebanggaan sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu membuat pesawat sendiri.

Kini, kita memilih jalan memberi makan. Rp330 triliun per tahun untuk nasi bungkus. Warung-warung mati. Teknologi terabaikan. Utang membengkak. Dan kita tidak lebih mandiri dari sebelumnya.

Islam mengajarkan bahwa memberi makan itu mulia, tetapi membangun kemandirian lebih mulia. Karena dengan kemandirian, kita bisa memberi makan lebih banyak orang, lebih lama, tanpa harus berutang.

Maka, mari kita renungkan, apakah kita ingin terus menjadi bangsa pemakan nasi gratis, atau menjadi bangsa pembuat pesawat? Pilihan itu akan menentukan apakah anak cucu kita hidup dalam kemandirian atau ketergantungan.

Allah ﷻ berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۗ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra'd: 11)

Sudah saatnya kita mengubah prioritas, dari konsumtif ke produktif, dari bergantung ke mandiri, dan dari memberi makan sesaat ke membangun kemandirian abadi. Namun, semua ini tidak akan terwujud tanpa diterapkannya Islam sebagai ideologi negara yang menjadi panduan dalam setiap langkah pembangunan.

Sejarah telah menunjukkan bahwa ketika Islam memimpin dunia, ia mendorong umat untuk menguasai teknologi, menciptakan sistem ekonomi yang adil, dan membangun kemandirian yang kokoh. Dengan Islam sebagai landasan, kita dapat mewujudkan bangsa yang tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga mandiri secara ekonomi dan teknologi, mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada negara lain.

Wallahu'alam bish-shawwab.