Oleh: Uni
Penulis Lepas
Hari raya Idul Fitri telah terlewati. Ada banyak cerita bahagia pada hari itu, salah satunya berkumpul bersama sanak saudara. Lebaran identik dengan budaya mudik yang menjadi kesempatan untuk melepas rindu. Namun, di balik cerita bahagia bertemu keluarga, ada beberapa kisah pilu yang mewarnai proses perjalanan menuju kampung halaman.
Salah satunya adalah kisah seorang ibu rumah tangga asal Kebumen, Jawa Tengah, berinisial RP, yang dilaporkan meninggal dunia setelah tak sadarkan diri ketika mengantre berjam-jam di dalam bus yang hendak keluar dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali.
Korban yang berusia 39 tahun ini disebut melaporkan perjalanan seorang diri tanpa didampingi keluarga dari Denpasar pada Selasa (17/03) sekitar pukul 17.00 WITA.
Kemudian, pada Rabu (18/03) sekira pukul 06.45 WITA, korban dilaporkan pingsan di dalam bus yang sedang berada di Kawasan Simpang Manuver, tepatnya di pintu masuk Gilimanuk.
Korban sempat mendapatkan tindakan medis darurat berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP) di Kantor Kesehatan Karantina. Namun, setelah dilarikan ke Puskesmas II Melaya, nyawanya tak tertolong (Suara, 19/03/2026).
Privatisasi Kepemilikan Umum oleh Para Kapital
Macet dan kecelakaan lalu lintas seolah menjadi hal biasa pada saat musim arus mudik dan balik Lebaran ataupun hari-hari libur panjang. Upaya untuk mengurai permasalahan ini biasanya diadakan rekayasa lalu lintas. Namun, fakta di lapangan masih banyak ditemui kemacetan yang mengular bahkan sampai menelan korban jiwa.
Walau dalam laporan, angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas tahun 2026 ini mengalami penurunan sebanyak 28 persen dibanding tahun kemarin, hal itu belum menjadi sebuah keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Karena nyawa yang hilang bukan hanya sekadar bilangan tak berarti dengan hanya turun beberapa persen saja (Detik, 25/03/2026).
Beberapa faktor mendasar menjadi penyebab masalah lalu lintas di hari libur panjang. Salah satunya adalah minimnya penyediaan transportasi umum yang terjangkau dan nyaman, yang membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Meskipun ini dianggap lebih hemat biaya dan efisien, terutama untuk membawa anggota keluarga atau barang bawaan, banyaknya kendaraan pribadi tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada, sehingga menimbulkan penumpukan massa di titik-titik rawan kemacetan.
Kondisi jalan yang rusak dan berlubang juga menjadi masalah besar, terlebih proyek perbaikan jalan yang tak kunjung selesai. Hal ini berkaitan dengan kurangnya transparansi anggaran, di mana meskipun dana miliaran rupiah telah dialokasikan, pengerjaan tidak sesuai standar dan material yang digunakan berkualitas rendah. Alhasil, jalan-jalan tersebut rusak kembali. Selisih dana yang masuk dan keluar pun menunjukkan adanya praktik korupsi yang menjadi penyebab mangkraknya proyek perbaikan jalan.
Selain itu, ketimpangan dalam distribusi lapangan kerja juga berperan dalam permasalahan ini. Pembangunan ekonomi yang terpusat di kota besar menyebabkan daerah-daerah kekurangan lapangan kerja, sementara upah di daerah cenderung lebih kecil dibandingkan dengan kota besar. Akibatnya, banyak orang memilih untuk merantau demi mencari pekerjaan, yang turut meningkatkan arus mudik saat libur panjang, seperti pada saat Lebaran.
Fakta-fakta ini tidak lain disebabkan oleh diterapkannya sistem kapitalis sekuler, di mana pelayanan publik dijadikan komoditas yang dikomersilkan. Para pelaku kapital mematok harga pada fasilitas jalan yang seharusnya menjadi milik umum, seperti halnya jalan tol, yang diswastaisasi untuk menguntungkan segelintir orang.
Sumber dana untuk membiayai proyek jalan dan kebutuhan publik lainnya, termasuk sumber daya alam, diprivatisasi dan dijual ke pihak asing. Modal yang semestinya diberikan Tuhan untuk kesejahteraan umat, kini hanya menguntungkan sebagian kecil orang, sementara rakyat harus berjuang sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Islam Membawa Kesejahteraan Masyarakat
Islam sangat memperhatikan kepentingan umum. Negara yang berada di bawah naungan Daulah Islamiyah akan selalu mengutamakan pelayanan maksimal untuk rakyatnya, termasuk akses jalan.
Dana negara, salah satunya, berasal dari sumber daya alam yang dikelola sendiri, dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan umum. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّار
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Maka Khalifah harus memastikan tidak ada praktik monopoli atau privatisasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Seperti kisah Umar bin Khattab yang, saat menjadi Khalifah, menangis ketika membayangkan jika ada keledai terperosok di jalan berlubang. Beliau merasa takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ atas kelalaiannya dalam memimpin. Umar segera berkata, "Aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti karena ada seekor unta yang terjungkal."
Kisah ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:
رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْئُولٌ رَاعٍ الإِمَامُ
"Imam adalah raa’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari).
Makna raa'in di sini adalah penggembala, yang berarti seorang pemimpin bertugas mengayomi dan menjaga rakyatnya. Dalam sistem Islam, kebutuhan primer masyarakat berupa pangan, sandang, rumah, pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan dijamin oleh negara.
Sumber dana negara berasal dari Baitul Mal, yang mencakup zakat, kharaj (pajak tanah yang ditaklukkan), jizyah (pajak bagi non-Muslim untuk jaminan keamanan), ghanimah (harta rampasan perang), dan juga sumber daya alam yang dikelola sendiri tanpa campur tangan asing. Semua itu menjadi milik umum yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat.
Dengan demikian, tidak akan ada ketimpangan sosial yang signifikan di antara wilayah Daulah. Setiap orang akan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, menjadi bagian dari masyarakat dan keluarga sesuai dengan tuntunan syariat.
Wallahu a'lam bishshawab.
0 Komentar