Oleh: A. Mutoharo, S.M
Penulis Lepas
Gejolak global kembali berdampak pada sektor energi nasional. Gangguan distribusi minyak dunia, khususnya di Selat Hormuz, memicu isu lonjakan harga BBM nonsubsidi di dalam negeri. Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan harga. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan situasi yang tidak sepenuhnya stabil.
Di berbagai daerah, masyarakat harus menghadapi antrean panjang hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Tidak sedikit yang terpaksa membeli BBM secara eceran dengan harga tinggi. Situasi ini diperparah oleh terganggunya distribusi akibat kapal tanker milik Pertamina yang masih tertahan di jalur strategis global (Detik, 31/03/2026).
Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menambal subsidi BBM agar harga tetap terjangkau hingga akhir tahun (Setneg, 07/04/2026). Namun, kebijakan ini bukan tanpa batas. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, memperkirakan APBN hanya sanggup menahan tekanan dalam beberapa minggu ke depan. (Law Justice, 05/04/2026).
Selain itu, pemerintah mulai melakukan langkah-langkah penghematan, seperti penerapan work from home (WFH), pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda empat, serta pengurangan aktivitas tertentu. Kebijakan ini menjadi indikasi bahwa tekanan terhadap sektor energi nasional semakin nyata.
Kondisi ini menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis. Jika harga BBM dinaikkan, inflasi berpotensi meningkat dan memicu gejolak sosial. Bahkan saat ini, ketika harga BBM bersubsidi belum naik, antrean panjang sudah terjadi di berbagai daerah. Namun, jika harga tetap dipertahankan, beban subsidi akan semakin berat bagi APBN dan berisiko memperlebar defisit anggaran negara.
Lebih jauh, situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam posisi rentan sebagai negara net importir minyak. Ketergantungan pada pasokan BBM dari luar negeri membuat stabilitas energi dalam negeri sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Gangguan distribusi atau kenaikan harga di pasar internasional berdampak langsung pada masyarakat. Akibatnya, gonjang-ganjing harga minyak tidak hanya menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan BBM, tetapi juga mempersempit akses terhadap harga yang terjangkau. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Situasi ini menjadi gambaran nyata dari sebuah negeri yang masih bergantung pada impor komoditas strategis. Selama ketergantungan tersebut tidak diatasi, gejolak global akan terus berulang dan mengguncang stabilitas ekonomi maupun politik.
Perspektif Islam tentang Kemandirian Energi
Dalam perspektif Islam, kemandirian energi adalah sesuatu yang niscaya dan dapat diwujudkan. Hal ini tercapai ketika negeri-negeri Muslim terintegrasi dalam satu kepemimpinan, yakni Khilafah. Dengan sistem ini, sumber daya minyak yang melimpah di kawasan Timur Tengah, termasuk di negara seperti Iran, dapat didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah. Dengan kemandirian tersebut, negara tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar dan mampu berdiri sebagai negara independen, bahkan berpotensi menjadi kekuatan adidaya. Stabilitas ekonomi dan politik pun tidak mudah terguncang oleh sentimen global.
Di sisi lain, Islam juga mengatur penggunaan energi secara bertanggung jawab. Pemanfaatan BBM dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, tanpa mengorbankan pelayanan publik maupun kewajiban negara. Selain itu, negara tetap mengembangkan sumber energi alternatif, seperti energi nuklir dan sumber lainnya, guna memastikan keberlanjutan pasokan energi.
Krisis BBM saat ini bukan sekadar persoalan kenaikan harga atau antrean panjang, melainkan cerminan rapuhnya sistem energi yang masih bergantung pada pihak luar. Selama ketergantungan ini tidak diatasi, krisis serupa akan terus berulang.
Solusi mendasar terletak pada perubahan sistem yang mampu mewujudkan kemandirian energi secara menyeluruh. Dengan penerapan sistem Islam, pengelolaan energi tidak hanya berorientasi pada stabilitas jangka pendek, tetapi juga pada kedaulatan dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.
0 Komentar