MEMAHAMI MAKNA ULIL AMRI: ANTARA KETAATAN DAN KEWAJIBAN MENGOREKSI PENGUASA

Oleh: Esti Hitatami

Komunitas Ibu Peduli Generasi / KIPG

Di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, istilah Ulil Amri kembali menjadi diskursus hangat. Ayat Al-Qur'an mengenai kewajiban menaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri dalam Surah An-Nisa ayat 59, serta sejumlah hadis Nabawi, sering dijadikan landasan argumentasi bahwa rakyat wajib menaati penguasa secara mutlak. Bahkan, tidak sedikit kalangan yang menganggap bahwa menyampaikan kritik kepada pemerintah merupakan tindakan yang dilarang karena dinilai sebagai bentuk pembangkangan (isyan) terhadap Ulil Amri.

Pemahaman pragmatis seperti ini kerap melahirkan pandangan simplistis bahwa setiap presiden, raja, perdana menteri, gubernur, atau bupati yang beragama Islam secara otomatis berstatus sebagai Ulil Amri yang sah menurut syariat. Akibatnya, seluruh kebijakan mereka dianggap wajib ditaati tanpa ruang evaluasi. Padahal, dalam khazanah Fikih Siyasah Islam, pembahasan mengenai kedudukan Ulil Amri dan ruang lingkup ketaatan memiliki perincian hukum yang sangat mendalam.

Hakikat Ketaatan kepada Ulil Amri dalam Al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...” (QS. An-Nisa': 59).

Menariknya, frasa perintah "taatilah" (athī'ū) diulang secara eksplisit pada kata "Allah" dan "Rasul", namun tidak diulang pada kata "Ulil Amri". Banyak ulama muftassirin dan fuqaha menjelaskan bahwa ketaatan kepada Ulil Amri tidak bersifat mandiri (independen), melainkan bersyarat dan mengikat selama sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Oleh karena itu, haram hukumnya menaati kebijakan pimpinan dalam perkara yang menyelisihi syariat. Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat (kepada Allah). Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf (kebaikan).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Kriteria Ulil Amri dalam Fikih Siyasah

Perbedaan sikap di tengah umat "antara kelompok yang memilih diam atas penyimpangan penguasa demi dalil ketaatan dengan kelompok yang meyakini kewajiban mengoreksi penguasa (muhasabah lil hukkam)" berakar dari kriteria penetapan Ulil Amri itu sendiri.

Dalam perspektif Fikih Siyasah (sebagaimana dipaparkan dalam literatur klasik dan kontemporer seperti kitab Ajhizah Daulah Khilafah, Nizhamul Hukmi fil Islam, dan Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah Jilid II), seorang pemimpin tidak otomatis menyandang predikat Ulil Amri dalam pengertian syariat hanya karena ia berstatus muslim. Ulil Amri dalam konsepsi syak ri'i adalah pemimpin muslim yang memperoleh akad kepemimpinan (bai'at) secara sah dan mengurus tata kelola negara berlandaskan hukum syariat Allah ﷻ.

Dalam tatanan demokrasi-konstitusional modern yang bertumpu pada kedaulatan hukum buatan manusia, terdapat batasan penerapan hukum syariat. Hal inilah yang mendasari perbedaan pandangan mengenai sejauh mana akad kepemimpinan dan kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai ketaatan syar'i yang terikat oleh Surah An-Nisa' ayat 59.

Muhasabah Lil Hukkam sebagai Pilar Amar Makruf Nahi Mungkar

Seorang pemimpin dalam Islam memikul amanah besar untuk mengoreksi kezaliman, mengurus kebutuhan publik (ri'ayah), serta menjunjung tinggi hukum Allah. Ketika terjadi ketimpangan, kekeliruan, atau kebijakan yang menyengsarakan rakyat, masyarakat memiliki kewajiban syar'i untuk melakukan muhasabah lil hukkam (nasihat dan koreksi politik).

Aktivitas koreksi ini merupakan bagian integral dari kewajiban amar makruf nahi mungkar dan nasihat bagi para pemimpin (an-nashihah li a'immatil muslimin), bukan bentuk pemberontakan (bughat) maupun permusuhan. Hubungan antara rakyat dan penguasa dalam Islam dibangun atas dasar ketaatan yang terikat syariat sekaligus tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebenaran.

Kesimpulan

Umat Islam memerlukan pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai konsep Ulil Amri agar tidak terjebak pada narasi fatalistik yang menganggap setiap kritik kepada penguasa sebagai pembangkangan. Sebaliknya, Islam mengajarkan keseimbangan yang proporsional: memberikan ketaatan dalam perkara kebajikan, menjalankan pengawasan publik (social control) terhadap kekuasaan, serta menuntut penguasa untuk menjalankan amanah sesuai dengan tuntunan syariat.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Daftar Pustaka / Referensi:

• Al-Qur'an al-Karim, Surah An-Nisa' ayat 59.
• Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim (mengenai batasan ketaatan).
• An-Nabhani, Taqiuddin. Nizhamul Hukmi fil Islam.
• An-Nabhani, Taqiuddin. Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah (Jilid II).
• Zallum, Abdul Qadim. Ajhizah Daulah Khilafah (fi al-Hukm wa al-Idarah).