Oleh: Muhar
Jurnalis Lepas
Pengamat Kebijakan Publik, Ichsanuddin Noorsy, mengungkapkan pandangannya bahwa kemerdekaan Indonesia saat ini bersifat semu. Ia menilai kondisi tersebut tercermin dari berbagai persoalan ekonomi, sosial, politik, hingga tata kelola pemerintahan.
"Melihat kondisi negeri ini, benarkah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Merdeka semu! Ketika media Belanda menyatakan Indonesia bangkrut, secara ekonomi disebut sevoreign default (gagal memenuhi kewajiban bayar utang). Dalam bahasa lain, itu kegagalan otoritas pelaksana kedaulatan menjalankan amanah konstitusi," nilainya, dikutip dari Tabloid Media Umat Edisi 410, dalam Rubrik Aspirasi, Jumat (21/8/2026).
Menurut Ichsanuddin, indikator kegagalan tersebut terlihat dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial.
"Di bidang ekonomi, antara lain ditandai dengan jatuhnya nilai tukar (rupiah), ambruknya harga saham gabungan, terdiktenya energi sampai 68,6 persen, penerbitan surat utang Rp290 - 300 triliun lebih hanya dalam tujuh bulan, utang luar negeri yang menekan, serta tingkat suku bunga yang tinggi," bebernya.
Sementara itu, dalam bidang sosial, ia menyebut Indonesia mengalami social distrust, social disorder, dan social disobedience (tekanan, kekacauan, dan pembangkangan sosial).
"Secara politik pernyataan tentang Londo Ireng, masa depan yang suram, serta pernyataan pejabat yang tidak layak menunjukan kegagalan politik sekaligus tata kelola," ungkapnya.
Ichsanuddin juga menyoroti persoalan tata kelola pemerintahan. Kegagalan tersebut antara lain, catatnya, terindikasi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, pemangkasan dana daerah, pemotongan dana desa, serta turunnya kelas menengah.
"Kelas menengah ambruk dan tidak memperbaiki daya beli masyarakat bawah," imbuhnya.
Ia kemudian menyebut bentuk penjajahan modern saat ini telah masuk ke berbagai lini kehidupan masyarakat.
"Bentuk penjajahan modern saat ini, kalau memakai konstruksi saya saat ini, ada di semua lini kehidupan: pendidikan, pertahanan, ekonomi, politik, dan sosial," sebutnya.
Kondisi tersebut, simpulnya, membuat hakikat kemerdekaan Indonesia menjadi semu.
"Ini disebut false freedom, false liberty (kebebasan dan kemerdekaan semu), bahkan otoritas semu. Semuanya, sangat tergantung pada kekuasaan sejati yang hanya dipegang 29 orang: 10 oligarki bisnis, 9 partai politik, 9 hakim Mahkamah Konstitusi, dan 1 presiden," tutupnya.
0 Komentar